Pemkot Mataram Tertibkan Reklame Ramadhan Ilegal: Ratusan Spanduk dan Banner Dibersihkan
Pemerintah Kota Mataram menertibkan puluhan reklame ucapan Ramadhan yang dipasang tanpa izin di lokasi terlarang, mengganggu estetika kota, dan mengimbau masyarakat memanfaatkan fasilitas reklame resmi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) gencar menertibkan reklame ucapan Ramadhan 1446 Hijriah/2025 yang dipasang tanpa izin. Aksi penertiban ini dilakukan karena banyaknya reklame yang dipasang di tempat-tempat terlarang, dinilai mengganggu keindahan kota. Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk melakukan penertiban tersebut.
Penindakan tegas ini dilakukan karena meskipun niat awal pemasangan reklame ucapan Ramadhan tersebut baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai aturan. Pemasangan yang semrawut di berbagai lokasi, seperti pohon, tiang listrik, dan pagar, dinilai merusak estetika Kota Mataram. Wali Kota menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam menyampaikan ucapan selamat Ramadhan.
"Kami sudah instruksikan Dinas PUPR untuk menertibkan reklame yang dipasang sembarangan dan terkesan semrawut," tegas Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dalam keterangannya di Mataram, Senin. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan ruang-ruang yang telah disediakan pemerintah untuk memasang reklame agar tidak melanggar aturan dan tetap menjaga keindahan kota.
Penertiban Reklame Ilegal di Kota Mataram
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahining, membenarkan maraknya pemasangan reklame ucapan Ramadhan ilegal di berbagai titik di Kota Mataram. Timnya telah melakukan patroli penertiban dan berhasil menertibkan puluhan banner dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat terlarang.
Penertiban difokuskan di sepanjang jalan protokol dan persimpangan. Ironisnya, di setiap persimpangan sebenarnya telah disediakan ruang untuk pemasangan reklame secara legal. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan aturan yang telah ditetapkan.
"Tadi malam kami sudah turun patroli penertiban dan tim kami berhasil tertibkan puluhan banner dan spanduk ucapan yang dipasang pada tempat terlarang," jelas Lale Widiahining. Ia berharap penertiban ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih tertib dalam memasang reklame.
Imbauan dan Solusi bagi Masyarakat
Dinas PUPR Kota Mataram mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas atau ruang reklame yang telah disediakan pemerintah. Dengan memanfaatkan ruang reklame berizin, masyarakat tidak hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.
"Manfaatkan ruang reklame berizin, sekaligus bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram," ajak Lale. Langkah ini dinilai sebagai solusi yang saling menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah.
Bagi pemilik reklame yang telah ditertibkan, Dinas PUPR menyediakan kesempatan untuk mengambil kembali reklame mereka di kantor Dinas PUPR Kota Mataram. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
"Silakan yang merasa reklamenya ditertibkan datang, ambil ke kantor kami," kata Lale. Langkah ini menunjukkan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat yang reklamenya telah ditertibkan.
Penertiban reklame ilegal ini diharapkan dapat meningkatkan keindahan dan ketertiban Kota Mataram, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah.
