Pemkot Pontianak Kajian Kebijakan WFA ASN: Prioritaskan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Pontianak sedang mempertimbangkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk ASN, namun prioritas tetap pada kualitas pelayanan publik, sehingga kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Pontianak, Kalimantan Barat - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mempertimbangkan penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pertimbangan utama tetap pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto, Minggu lalu.

Pertimbangan Matang Kebijakan WFA

Edi Suryanto menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak masih mengkaji secara mendalam kemungkinan penerapan WFA. Beliau mengungkapkan kekhawatiran akan terganggunya pelayanan publik jika kebijakan ini diterapkan secara langsung. Banyaknya layanan publik yang harus dijalankan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini. Pemkot Pontianak berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Meskipun demikian, Pemkot Pontianak menyatakan kesiapannya untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait WFA jika nantinya diputuskan. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Penyesuaian ini penting untuk memastikan kebijakan WFA tetap efektif dan efisien dalam konteks pemerintahan Kota Pontianak.

Penyesuaian Jam Kerja, Bukan Pengurangan

Lebih lanjut, Edi Suryanto menjelaskan bahwa jika WFA diterapkan, maka yang akan disesuaikan adalah waktu kerja di kantor, bukan pengurangan jam kerja ASN. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu kerja tanpa mengurangi total jam kerja ASN. Pemkot Pontianak berupaya untuk mencari solusi yang seimbang antara penerapan WFA dan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik.

"Yang akan disesuaikan adalah waktu di kantor, bukan pengurangan jam kerja," tegas Edi Suryanto. Dengan demikian, ASN tetap akan bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, hanya saja terdapat fleksibilitas dalam menentukan waktu dan tempat kerja.

Arahan BKN dan Implementasi di Daerah

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengusulkan kebijakan work from anywhere (WFA) selama dua hari dalam seminggu bagi ASN, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN.

Zudan Arif menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang diharapkan dari kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas kinerja BKN dan mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi. Namun, implementasi kebijakan ini di daerah, seperti di Kota Pontianak, akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Prioritas Pelayanan Publik

Pemkot Pontianak menekankan kembali komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kebijakan WFA akan dikaji secara cermat dan hati-hati untuk memastikan tidak ada penurunan kualitas pelayanan. Keputusan akhir mengenai penerapan WFA akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Pemkot Pontianak akan terus memantau perkembangan kebijakan WFA dari pemerintah pusat dan menyesuaikannya dengan kondisi daerah. Prioritas utama tetap pada optimalisasi kinerja ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Pontianak.