Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkot Bandarlampung Bentuk Satgas Terpadu Berantas Ormas Premanisme
Pemkot Bandarlampung Bentuk Satgas Terpadu Berantas Ormas Premanisme

Pemkot Bandarlampung bentuk Satgas Terpadu untuk berantas ormas premanisme dan menjaga ketertiban masyarakat demi iklim investasi yang kondusif.

Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas

Kementerian Hukum dan HAM menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait penertiban ormas yang meresahkan masyarakat, sementara Kemendagri memiliki wewenang untuk ormas tidak berbadan hukum.

Kesbangpol Belitung Bentuk Satgas Anti Premanisme: Upaya Pencegahan Proaktif
Kesbangpol Belitung Bentuk Satgas Anti Premanisme: Upaya Pencegahan Proaktif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belitung membentuk Satgas Anti Premanisme untuk mencegah aksi premanisme dan menjaga ketertiban daerah, merespon arahan Kementerian Dalam Negeri.

Kesbangpol Belitung Perbarui Data Ormas: 149 Organisasi, Ada yang Tak Aktif?
Kesbangpol Belitung Perbarui Data Ormas: 149 Organisasi, Ada yang Tak Aktif?

Kesbangpol Kabupaten Belitung melakukan pemutakhiran data 149 ormas untuk memilah organisasi yang aktif dan tidak aktif, sekaligus memastikan pelaporan perubahan pengurus dan domisili.

Gubernur Kaltim Bentuk Satgas Terpadu Atasi Premanisme, Jaga Iklim Investasi
Gubernur Kaltim Bentuk Satgas Terpadu Atasi Premanisme, Jaga Iklim Investasi

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, segera membentuk satgas terpadu untuk menangani premanisme dan ormas yang mengganggu keamanan dan investasi di Kalimantan Timur, menyusul arahan pemerintah pusat.

Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas: Sanksinya Pencabutan Status Terdaftar!
Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas: Sanksinya Pencabutan Status Terdaftar!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan tugas dan sanksi Satgas Terpadu Premanisme dan Ormas meresahkan yang baru dibentuk, menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan penegak hukum.

TNI Kerahkan Polisi Militer Bantu Pemerintah Tangani Ormas Bermasalah
TNI Kerahkan Polisi Militer Bantu Pemerintah Tangani Ormas Bermasalah

Polisi Militer TNI dikerahkan untuk membantu pemerintah mengatasi organisasi kemasyarakatan yang mengganggu ketertiban umum, ditandai dengan aksi premanisme dan pungli.

TNI Kerahkan Intel untuk Bantu Tertibkan Ormas yang Meresahkan
TNI Kerahkan Intel untuk Bantu Tertibkan Ormas yang Meresahkan

TNI mengerahkan intelijen polisi militer untuk membantu aparat penegak hukum menertibkan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, khususnya setelah insiden di pabrik BYD Subang.

Kapolda Banten Petakan Kawasan Industri Rawan Premanisme, Jaga Iklim Investasi
Kapolda Banten Petakan Kawasan Industri Rawan Premanisme, Jaga Iklim Investasi

Kapolda Banten menginstruksikan pemetaan kawasan industri rawan premanisme untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Banten, dengan penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pemerasan.

Pemkab Bekasi Tekankan Kepatuhan Ormas-LSM pada Empat Pilar Kebangsaan
Pemkab Bekasi Tekankan Kepatuhan Ormas-LSM pada Empat Pilar Kebangsaan

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengingatkan kembali pentingnya kepatuhan Ormas dan LSM terhadap empat pilar kebangsaan untuk mendukung program pemerintah dan mencegah penyimpangan.

Polres Rejang Lebong Antisipasi Premanisme Berkedok Ormas
Polres Rejang Lebong Antisipasi Premanisme Berkedok Ormas

Polres Rejang Lebong, Bengkulu gencar melakukan pencegahan dini terhadap praktik premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesbangpol Mukomuko Bina Ormas Cegah Radikalisme: 24 Ormas Aktif, 8 Tidak Aktif
Kesbangpol Mukomuko Bina Ormas Cegah Radikalisme: 24 Ormas Aktif, 8 Tidak Aktif

Kesbangpol Mukomuko akan membina 24 organisasi masyarakat (ormas) aktif di tahun 2025 untuk mencegah penyebaran paham radikal, sekaligus mendorong 8 ormas tidak aktif untuk kembali aktif sesuai aturan.