Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas
Kementerian Hukum Tunggu Arahan Kemendagri Terkait Penertiban Ormas

Kementerian Hukum dan HAM menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait penertiban ormas yang meresahkan masyarakat, sementara Kemendagri memiliki wewenang untuk ormas tidak berbadan hukum.

Kesbangpol Belitung Bentuk Satgas Anti Premanisme: Upaya Pencegahan Proaktif
Kesbangpol Belitung Bentuk Satgas Anti Premanisme: Upaya Pencegahan Proaktif

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belitung membentuk Satgas Anti Premanisme untuk mencegah aksi premanisme dan menjaga ketertiban daerah, merespon arahan Kementerian Dalam Negeri.

Kesbangpol Belitung Perbarui Data Ormas: 149 Organisasi, Ada yang Tak Aktif?
Kesbangpol Belitung Perbarui Data Ormas: 149 Organisasi, Ada yang Tak Aktif?

Kesbangpol Kabupaten Belitung melakukan pemutakhiran data 149 ormas untuk memilah organisasi yang aktif dan tidak aktif, sekaligus memastikan pelaporan perubahan pengurus dan domisili.

Gubernur Kaltim Bentuk Satgas Terpadu Atasi Premanisme, Jaga Iklim Investasi
Gubernur Kaltim Bentuk Satgas Terpadu Atasi Premanisme, Jaga Iklim Investasi

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, segera membentuk satgas terpadu untuk menangani premanisme dan ormas yang mengganggu keamanan dan investasi di Kalimantan Timur, menyusul arahan pemerintah pusat.

Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas: Sanksinya Pencabutan Status Terdaftar!
Mendagri Ungkap Tupoksi Satgas Premanisme dan Ormas: Sanksinya Pencabutan Status Terdaftar!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan tugas dan sanksi Satgas Terpadu Premanisme dan Ormas meresahkan yang baru dibentuk, menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan penegak hukum.

Pemkab Mukomuko Bina Ormas Cegah Paham Radikal
Pemkab Mukomuko Bina Ormas Cegah Paham Radikal

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengurangi frekuensi pembinaan ormas menjadi satu kali setahun untuk mencegah penyebaran paham radikal, namun tetap berkomitmen memberikan sosialisasi aturan hukum terkait.

Mukomuko Kembali Sosialisasikan Bahaya Aliran Sesat: Cegah Konflik dan Tingkatkan Toleransi
Mukomuko Kembali Sosialisasikan Bahaya Aliran Sesat: Cegah Konflik dan Tingkatkan Toleransi

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, melanjutkan sosialisasi bahaya aliran sesat keagamaan untuk mencegah konflik sosial dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Mukomuko Gandeng Forum Pembauran Kebangsaan Jaga Keamanan Daerah Jelang Pilkada 2024
Mukomuko Gandeng Forum Pembauran Kebangsaan Jaga Keamanan Daerah Jelang Pilkada 2024

Kesbangpol Mukomuko berkolaborasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan untuk menjaga keamanan dan mencegah konflik SARA, khususnya menjelang Pilkada 2024.