Peran Krusial Media dalam Pengungkapan Kasus Korupsi di Indonesia

Akademisi Aminuddin Kasim menekankan peran penting media dalam mengungkap korupsi di Indonesia, meskipun aparat penegak hukum harus tetap independen dan tidak hanya bergantung pada viralitas kasus.

Palu, Sulawesi Tengah - Seorang akademisi dari Universitas Tadulako (Untad) Palu, Aminuddin Kasim, baru-baru ini menyoroti peran krusial media dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Pelatihan Jurnalistik Investigasi dan Liputan Korupsi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tengah pada Senin lalu. Pernyataan beliau langsung menyita perhatian publik dan memicu diskusi hangat seputar penegakan hukum di Indonesia.

Media sebagai Barometer Penegak Hukum

Menurut Profesor Aminuddin, yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara, aparat penegak hukum seringkali menjadikan pemberitaan media sebagai barometer dalam mendeteksi pelanggaran hukum, termasuk korupsi. "Mens rea atau niat jahat dalam tindak pidana korupsi sering kali berawal dari kebijakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kebijakan publik sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang," tegasnya. Beliau menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah untuk mencegah korupsi sejak dini.

Meskipun demikian, Aminuddin mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak hanya bereaksi terhadap sorotan media. "Aparat harus tetap bekerja secara profesional dan tidak menunggu kasus menjadi viral dulu baru ditindaklanjuti," ujarnya. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan kredibilitas lembaga penegak hukum.

Fenomena "No Viral, No Justice"

Profesor Aminuddin juga membahas fenomena "no viral no justice", yang menunjukkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus yang baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial, menunjukkan betapa besarnya pengaruh opini publik terhadap proses hukum. "Kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam sistem hukum kita. Seharusnya hukum berjalan independen tanpa harus bergantung pada tekanan publik atau viralitas sebuah kasus," jelasnya. Beliau menyoroti pentingnya reformasi sistem hukum agar lebih adil dan independen.

Meskipun viralitas kasus dapat mempercepat proses hukum, Aminuddin mengingatkan bahwa hal ini juga menunjukkan lemahnya inisiatif aparat dalam menjalankan tugasnya. "Jangan sampai muncul kesan bahwa tanpa tekanan publik, kasus-kasus besar tidak akan tersentuh. Ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum," katanya. Pernyataan ini menekankan pentingnya reformasi internal di lembaga penegak hukum.

Peran Vital Media dan Solusi Kolaboratif

Dalam konteks tersebut, peran media semakin vital sebagai alat kontrol sosial dan pembentuk opini publik. Media, termasuk media sosial, kini menjadi sarana utama dalam mengungkap dan mempublikasikan kasus korupsi. Namun, Aminuddin menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab media dan aparat penegak hukum. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Ia menambahkan, "Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merugikan semua pihak. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak." Hal ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peran serta masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung upaya ini.

Kesimpulan

Kesimpulannya, peran media dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia sangat krusial. Namun, independensi aparat penegak hukum tetap harus dijaga. Pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media, untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi merugikan semua pihak dan harus diberantas secara sistematis.