Perbup Baru BHPRD Kabupaten Bogor: Apa Saja Perubahannya?
Kepala Bappenda Kabupaten Bogor menjelaskan perbedaan Perbup baru tentang BHPRD, termasuk penggunaan dana untuk aplikasi Lapor Pak dan perubahan nomenklatur pajak sesuai UU HKPD.
Kabupaten Bogor, 21 Februari 2024 - Peraturan Bupati (Perbup) baru tentang Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) di Kabupaten Bogor resmi disahkan. Perubahan signifikan dalam Perbup ini dijelaskan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Andri Hadian. Perubahan ini mencakup alokasi dana, sistem pelaporan, dan nomenklatur pajak, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Salah satu perubahan utama adalah penggunaan BHPRD untuk pendataan dan pelaporan potensi pajak dan retribusi melalui aplikasi Lapor Pak yang digunakan oleh desa-desa di Kabupaten Bogor. "Penggunaan BHPRD untuk kegiatan pendataan dan pelaporan data potensi pajak dan retribusi melalui Aplikasi Lapor Pak oleh desa," jelas Andri di Cibinong, Jumat lalu. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak dan retribusi di tingkat desa.
Perubahan lainnya yang signifikan adalah penyesuaian nomenklatur pajak sesuai dengan UU HKPD. Sebelumnya, istilah 'pajak' digunakan secara umum. Kini, istilah tersebut lebih spesifik menjadi 'Pajak Barang dan Jasa Tertentu' (PBJT). Ini mencakup berbagai jenis pajak seperti PBJT makanan/minuman, PBJT perhotelan, PBJT kelistrikan, dan PBJT hiburan.
Perubahan Signifikan dalam Perbup BHPRD Kabupaten Bogor
Perbup baru ini merupakan perubahan atas Perbup Nomor 32 Tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran bagian desa dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan ini ditandatangani oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, setelah dilantik. "Dengan pemberlakuan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD jenis-jenis pajak tersebut menjadi pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang isinya PBJT makanan/minuman, PBJT perhotelan, PBJT kelistrikan, PBJT hiburan dan sebagainya," papar Andri menjelaskan detail perubahan nomenklatur.
Bupati Rudy Susmanto menekankan pentingnya perubahan ini agar perangkat desa dapat segera memanfaatkan dana BHPRD, terutama menjelang bulan Ramadhan. "Supaya operasional para perangkat desa bisa berjalan sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka kita selesaikan terkait Perbup BHPRD," ujar Rudy. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan di tingkat desa.
Perubahan ini juga didasarkan pada masukan dari Bappenda Kabupaten Bogor, yang mengacu pada implementasi UU HKPD. Dengan demikian, Perbup BHPRD yang baru ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Sistematika dan mekanisme penyaluran dana pun telah disesuaikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai BHPRD
Sebagai informasi tambahan, BHPRD merupakan bagian dari pendapatan pajak dan retribusi daerah yang diterima pemerintah daerah kabupaten. Dana ini kemudian disalurkan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Perbup baru ini, diharapkan pengelolaan BHPRD di Kabupaten Bogor akan menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengelolaan dana BHPRD di Kabupaten Bogor akan lebih transparan dan akuntabel. Aplikasi Lapor Pak juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pemantauan penggunaan dana tersebut. Perubahan ini merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor.
- Perubahan nomenklatur pajak menjadi PBJT.
- Penggunaan aplikasi Lapor Pak untuk pelaporan.
- Penyesuaian dengan UU HKPD.
- Tujuan untuk mempercepat penyaluran dana ke desa.
Perubahan Perbup BHPRD ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta memastikan dana yang diterima desa dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
