DPRD Bogor Dorong Transformasi Digital untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Komisi II DPRD Kota Bogor merekomendasikan transformasi digital sektor pendapatan Pemkot Bogor untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kota Bogor, 21 April 2024 (ANTARA) - Komisi II DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, memberikan rekomendasi penting kepada Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan transformasi digital, khususnya dalam sektor pendapatan daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menjelaskan bahwa modernisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi bukan sekadar mengikuti tren, melainkan upaya nyata untuk meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan pelayanan publik. Beliau menekankan perlunya langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut.
Rekomendasi ini muncul setelah Komisi II DPRD Kota Bogor menyelesaikan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024. Pembahasan yang intensif melibatkan berbagai mitra kerja di bidang pendapatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bertujuan untuk memastikan efektivitas dan optimalisasi penerimaan daerah.
Penguatan Ekosistem Pembayaran Digital
Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Komisi II adalah penguatan ekosistem pembayaran digital. Fokus utama diarahkan pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan sektor pendapatan lainnya. Dengan sistem digital yang terintegrasi, diharapkan proses pembayaran pajak dan retribusi menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
Komisi II juga menekankan pentingnya integrasi sistem antara BUMD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan perangkat daerah terkait. Integrasi ini akan mencegah digitalisasi berjalan parsial dan menciptakan ekosistem yang saling terhubung dan efisien. Hal ini akan mempermudah pengawasan dan mencegah potensi kebocoran pendapatan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Peningkatan kompetensi SDM dalam mengelola sistem digital sangat penting untuk keberhasilan transformasi ini. Pembaruan infrastruktur teknologi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana transformasi digital tersebut.
Edukasi Publik dan Roadmap Transformasi
Komisi II juga menyoroti pentingnya edukasi publik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang sistem pembayaran digital yang baru agar dapat beradaptasi dengan mudah dan lancar. Program edukasi yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat berbagai kalangan sangat diperlukan.
Lebih lanjut, DPRD Kota Bogor mendorong Pemkot Bogor untuk segera menyusun roadmap transformasi digital yang jelas dan terukur. Roadmap ini harus mencakup tahapan-tahapan implementasi, target yang ingin dicapai, serta indikator keberhasilan. Dengan roadmap yang terencana, diharapkan proses transformasi dapat berjalan efektif dan efisien.
Dengan adanya roadmap yang terstruktur, diharapkan proses transformasi digital dapat berjalan dengan terarah dan terukur. Hal ini akan memastikan bahwa upaya digitalisasi ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan publik di Kota Bogor.
Pembahasan LKPJ ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam penguatan tata kelola keuangan daerah dan menjadi landasan untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Bogor. Transformasi digital di sektor pendapatan diharapkan mampu membawa Kota Bogor menuju pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
