Polri Siap Amankan PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapannya mengamankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah, berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapannya mengamankan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Senin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Keputusan ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU di sejumlah daerah setelah menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2024.
Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Polda dan jajarannya di wilayah yang akan melaksanakan PSU telah berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya. "Polda dan jajaran yang terkait di wilayahnya ada PSU, langsung berkoordinasi dengan penyelenggara, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Tentunya juga pemerintah daerah dan TNI serta pihak pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Pengamanan yang dilakukan Polri diharapkan dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama tahapan PSU berlangsung. Polri berperan sebagai cooling system, dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat dan stakeholder terkait untuk menjaga kondusifitas situasi. "Polri berperan sebagai cooling system dan semua tokoh-tokoh masyarakat stakeholder terkait juga turut serta menjaga situasi yang kondisi seperti itu," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Mahkamah Konstitusi Putuskan PSU di 24 Daerah
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno pada Senin, 24 Februari 2024. Sidang pleno tersebut telah memeriksa 40 perkara secara lanjut, dengan seluruh sembilan Hakim Konstitusi menyelesaikan pembacaan keputusan.
Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari 40 perkara yang diperiksa, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan selesainya sidang ini, MK telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.
Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar PSU. KPU di daerah terkait wajib melaksanakan putusan ini sesuai instruksi MK. Selain PSU, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan; rekapitulasi ulang hasil suara di Kabupaten Puncak Jaya (Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025) dan perbaikan penulisan keputusan KPU di Kabupaten Jayapura (Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025).
Langkah-langkah Pengamanan PSU
Polri telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan untuk memastikan PSU Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini. Prioritas utama adalah menjaga situasi kondusif dan mencegah potensi gangguan keamanan.
Selain pengamanan fisik, Polri juga akan fokus pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik atau kericuhan. Sosialisasi kepada masyarakat dan upaya-upaya pemeliharaan kamtibmas akan terus dilakukan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman selama proses PSU berlangsung.
Polri berkomitmen untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses PSU. Dengan demikian, hasil PSU Pilkada 2024 dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh seluruh pihak. Kerja sama dan koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses PSU.
Dengan berakhirnya seluruh proses pemeriksaan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi, diharapkan PSU di 24 daerah dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peran serta semua pihak, termasuk masyarakat, sangat penting untuk mendukung kelancaran proses PSU ini.
