Presiden Prabowo Revisi PP 5/2021: Dorong Kemudahan Berusaha di Indonesia

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk mempermudah berusaha di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendorong daya saing dan transformasi ekonomi.

Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengumuman ini disampaikan dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari. Tujuan utama revisi ini? Tidak lain adalah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku bisnis di Indonesia.

Permudah Berusaha: Inti Revisi PP 5/2021

Menurut Presiden Prabowo, revisi PP 5/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di kancah ekonomi global. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mentransformasikan perekonomian nasional menjadi lebih modern dan kompetitif. Revisi ini difokuskan pada penyempurnaan substansi pengaturan yang dinilai belum optimal dalam implementasinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebelumnya telah mengubah sistem perizinan berusaha di Indonesia dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based). Sistem ini diintegrasikan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Hasilnya? Hingga 1 Juli 2024, lebih dari 9,5 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diterbitkan melalui sistem OSS.

Namun, seiring dinamika global dan iklim usaha yang terus berubah, pemerintah menilai perlu adanya penyesuaian. Revisi ini diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan menyesuaikan diri dengan kondisi terkini, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan responsif.

Kebijakan Pendukung Transformasi Ekonomi

Selain revisi PP 5/2021, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah kebijakan lain untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan dan energi, pembentukan Danantara (lembaga yang belum dijelaskan secara detail dalam sumber), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Pemerintah juga fokus pada pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemberian kredit investasi untuk industri padat karya, keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menarik investasi, kebijakan baru tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA), dan pembentukan Bank Emas. Semua kebijakan ini dirancang saling terintegrasi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Jajaran Menteri Mendukung Penuh

Jumpa pers tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan), Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kehadiran para menteri ini menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam mendukung revisi PP 5/2021 dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Kesimpulan

Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan langkah penting pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia. Dengan penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi perizinan, diharapkan akan semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.