Produk Halal: Roda Penggerak Ekonomi Daerah?
Kepala BPJPH mendorong produk halal sebagai motor penggerak ekonomi daerah, menawarkan peluang ekspor dan lapangan kerja serta menekankan pentingnya pengawasan dan digitalisasi dalam proses sertifikasi halal.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menekankan pentingnya produk halal sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Kamis lalu saat kunjungan ke Sukabumi, Jawa Barat. BPJPH berharap pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat berkolaborasi dalam memastikan produk yang beredar telah tersertifikasi halal.
Menurut Haikal, pengawasan peredaran produk halal oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Sukabumi, sangat krusial. Sistem produk halal yang tertib akan meningkatkan produktivitas dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini selaras dengan potensi ekspor produk halal yang signifikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan negara.
Potensi ekspor produk halal menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan. Meningkatnya ekspor berarti peningkatan pendapatan negara dan daerah. BPJPH berupaya mendorong pemanfaatan peluang ini demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Haikal juga menyoroti potensi penyerapan tenaga kerja yang signifikan.
BPJPH saat ini membuka lowongan pendamping produk halal, membutuhkan sekitar 2 juta orang. Pendamping ini akan membantu proses sertifikasi halal, dengan upah Rp150.000 per hari untuk satu pengusaha. Pendapatan akan meningkat jika pendamping menangani lebih dari satu pengusaha, menciptakan peluang ekonomi baru di daerah.
Keberadaan produk halal yang tertib akan memberikan dampak positif bagi daerah. Perputaran uang akan terkonsentrasi di daerah, bukan hanya di pusat. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Inilah visi utama dari program ini.
Dalam rangka mempermudah proses perizinan, BPJPH juga tengah memperkuat sistem digitalisasi. Langkah ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi terkini, termasuk artificial intelligence (AI), untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengurus sertifikasi halal.
Dengan demikian, program sertifikasi halal ini tidak hanya sebatas memastikan kehalalan produk, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas, peluang ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Integrasi teknologi juga berperan penting dalam memodernisasi sistem dan memudahkan akses bagi pelaku usaha.