Rakor PKH Kalsel: Perkuat Sinergi, Tekan Angka Kemiskinan
Dinas Sosial Kalsel menggelar Rakor PKH untuk meningkatkan efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kalimantan Selatan pada Rabu, 19 Februari 2024. Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas program PKH dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di Banjarmasin.
Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menjelaskan bahwa rakor ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH tahun sebelumnya dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk masa mendatang. Rakor ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten/Kota dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi masyarakat.
"Melalui Rakor ini, kami berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten/Kota dalam mendukung program PKH agar semakin tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat," ujar Rifai dalam keterangannya di Banjarmasin.
Evaluasi dan Strategi PKH Kalsel
Rakor membahas sejumlah tantangan dalam implementasi PKH di Kalsel. Salah satu poin penting adalah peningkatan kualitas data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, efektivitas pendampingan juga menjadi fokus utama, termasuk strategi pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri secara ekonomi. Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kalsel meningkat dari 100.771 KPM pada tahun 2022 menjadi 111.671 KPM pada tahun 2023, dengan 413 pendamping sosial yang bertugas.
Rifai menekankan pentingnya peran pendamping sosial PKH. "Keberadaan pendamping sosial PKH merupakan bukti nyata dari rasa tanggung jawab sosial masyarakat yang sangat besar untuk melakukan pelayanan sosial dalam mendampingi KPM-PKH menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera," ucapnya.
Para peserta rakor juga membahas pentingnya peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas para pendamping. Hal ini diharapkan dapat menciptakan jaringan kerja sama dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Komitmen Pemprov Kalsel dalam Peningkatan Kesejahteraan
Rakor PKH ini merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Provinsi Kalsel dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH. Pemprov Kalsel berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan kerja sama yang solid dari semua pihak, diharapkan program PKH dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, serta mampu mengurangi angka kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Rifai menambahkan, "Rakor PKH ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Pemprov Kalsel dalam rangka menambah wawasan dan tukar menukar informasi serta meningkatkan kualitas pendamping agar lebih profesional dan akuntabel serta terciptanya jaringan kerja sama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, stakeholder dengan pendamping dan atau sesama pendamping." Ia menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH agar semakin berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dengan peningkatan koordinasi dan strategi yang lebih terarah, diharapkan program PKH di Kalsel dapat mencapai tujuannya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
