SP JICT Harap Pelindo Beri Ruang JICT untuk Berkembang, Singgung Kemacetan Tanjung Priok
Serikat Pekerja JICT meminta Pelindo meninjau kebijakan rental fee dan mendorong perbaikan desain pelabuhan Tanjung Priok untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan daya saing.
Ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), Bayu Saptari, menyampaikan harapannya agar Pelindo, sebagai induk usaha JICT, memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap perdagangan nasional dan internasional. Pernyataan ini disampaikan Bayu di Jakarta pada Senin, 05 Mei 2024.
Bayu menekankan pentingnya peninjauan kebijakan rental fee (biaya sewa) yang diterapkan dalam perpanjangan kontrak JICT. Kebijakan rental fee yang bersifat tetap (fix) dan digunakan sebagai jaminan pembayaran global bond, berbeda dengan skema sebelumnya yang berbasis persentase pendapatan, dinilai menghambat perkembangan JICT.
Menurutnya, kelonggaran dalam kebijakan rental fee akan memberikan kesempatan bagi JICT untuk melakukan modernisasi fasilitas dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, termasuk para pekerja. Hal ini penting untuk menjaga daya saing JICT di tengah persaingan global.
Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok: Masalah Desain dan Infrastruktur
Bayu juga menyoroti masalah kemacetan kronis yang sering terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia berpendapat bahwa kemacetan tersebut merupakan masalah struktural yang memerlukan solusi sistemik. Kemacetan ini bukan hanya masalah lokal, tetapi telah menjadi permasalahan nasional yang berdampak pada biaya logistik dan efisiensi perdagangan.
Menurutnya, desain pelabuhan yang kurang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung dan sistem lintas terminal menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Perbaikan desain pelabuhan dan integrasi sistem yang lebih baik menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.
Bayu menambahkan bahwa intervensi sistemik diperlukan untuk memperbaiki struktur desain pelabuhan yang selama ini menjadi penghambat arus logistik. Solusi yang komprehensif dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemacetan dan meningkatkan efisiensi pelabuhan.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan koordinasi antar stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kerjasama yang erat dan terintegrasi antara pemerintah, Pelindo, dan operator terminal sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Peran Serikat Pekerja dalam Transformasi Pelabuhan
Bayu menegaskan peran penting serikat pekerja dalam forum konsultatif kebijakan pelabuhan. Menurutnya, keterlibatan serikat pekerja sangat krusial untuk memastikan transformasi sektor pelabuhan berjalan dengan adil dan partisipatif, serta memperhatikan kepentingan pekerja.
“Pelabuhan merupakan pintu gerbang ekonomi nasional. Sudah sepatutnya ia dikelola dengan keseimbangan antara kepentingan negara, publik, dan keadilan pekerja,” ujar Bayu. Ia berharap agar transformasi sektor pelabuhan dapat diarahkan ke jalur yang tepat, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan pekerja.
Bayu optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, reformasi di sektor pelabuhan dapat berjalan sesuai harapan, dengan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pekerja. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing pelabuhan Indonesia di masa depan.
Dengan demikian, perbaikan sistem dan desain pelabuhan, serta keterlibatan aktif serikat pekerja, menjadi kunci untuk menciptakan pelabuhan yang efisien, modern, dan berkeadilan bagi semua pihak. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian nasional dan daya saing Indonesia di kancah internasional.
