Stabilitas Harga Beras DKI Jakarta: Peran Strategis TNI Diakui Gubernur
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengakui peran penting TNI dalam menjaga kestabilan harga beras di Jakarta selama enam bulan terakhir, terutama melalui peran Kodim di daerah penghasil beras.
Jakarta, 6 Mei 2024 - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara terbuka mengakui kontribusi signifikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga kestabilan harga beras di Jakarta selama enam bulan terakhir. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Pramono saat kunjungan kerja ke Karawang, Jawa Barat, Selasa lalu. Keterlibatan TNI, khususnya Kodim di daerah penghasil beras, dinilai sebagai faktor kunci dalam menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa harga beras di Jakarta relatif stabil berkat peran strategis aparat teritorial. Ia menekankan pentingnya peran Kodim dalam mengendalikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar tetap terjaga. "Harga ini, dalam enam bulan ini relatif stabil, salah satu yang membuat stabil sebenarnya Pak Dandim," ungkap Pramono. Meskipun demikian, Gubernur enggan merinci secara detail strategi yang diterapkan TNI dalam upaya tersebut, hanya menyatakan, "Saya enggak perlu cerita apa yang dilakukan, tapi saya sebagai orang yang lama di pemerintahan, tahu apa yang dilakukan oleh Pak Dandim dan jajarannya."
Kestabilan harga beras, yang berhasil ditekan di angka Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram, merupakan pencapaian yang signifikan. Pramono menilai pencapaian ini luar biasa mengingat kompleksitas permasalahan pangan di perkotaan. Hal ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan bagi warga Jakarta.
Peran TNI dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras
Peran Kodim dalam menjaga HPP beras agar tetap terkendali menjadi sorotan utama dalam pernyataan Gubernur Pramono. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan TNI di lapangan. Meskipun detail strategi tersebut dirahasiakan, pernyataan Gubernur secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya peran TNI dalam menjaga keamanan pangan nasional, khususnya di wilayah perkotaan dengan tingkat konsumsi beras yang tinggi seperti Jakarta.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa kerja sama dengan daerah penghasil beras sangat krusial mengingat keterbatasan lahan pertanian di Jakarta. Dengan kebutuhan beras Jakarta mencapai 2.500 ton per hari, sementara lahan sawah di Jakarta hanya seluas 400 hektare, kerja sama antar daerah menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Jakarta yang lebih dari 11 juta jiwa.
Kerja sama dengan daerah penghasil beras seperti Karawang, Jawa Barat, menjadi contoh nyata dari strategi ini. Saat ini, 600 hektare lahan sawah di Karawang telah dikerjasamakan dengan BUMD pangan DKI, Food Station Cipinang. Namun, Gubernur Pramono menilai angka tersebut masih kurang dan mendorong Food Station untuk memperluas skala kerja sama.
Kerja Sama Antar Daerah dan Perluasan Jaringan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai daerah penghasil beras lainnya di Indonesia. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi target utama dalam rencana perluasan ini. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di jangka panjang.
Menariknya, Gubernur Pramono bahkan membuka kemungkinan kerja sama dengan Kediri, Jawa Timur, daerah kelahirannya yang dikenal sebagai lumbung padi utama di Jawa Timur. "Bukan karena apa, tapi karena Kediri termasuk penghasil padi terbesar di Jawa Timur," jelas Pramono. Hal ini menunjukkan komitmen Gubernur untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Jakarta, tanpa mengesampingkan potensi daerah lain di Indonesia.
Secara keseluruhan, upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas harga beras menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Kolaborasi dengan TNI dan kerja sama antar daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di Jakarta. Ke depan, perluasan kerja sama dengan daerah penghasil beras lainnya diharapkan dapat semakin memperkuat ketahanan pangan di Jakarta dan mengurangi ketergantungan pada satu daerah saja.
