Stok Makanan Pengungsi Gunung Ibu Aman Hingga Pekan Depan
BNPB memastikan stok makanan untuk 1.067 pengungsi erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara aman hingga pekan depan, dengan dapur umum menyediakan 1.500 nasi bungkus per hari.
Erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, telah memaksa 1.067 warga dari enam desa di Kecamatan Tabaru mengungsi. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pasokan makanan bagi para pengungsi aman hingga setidaknya satu minggu ke depan.
Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, pada Selasa lalu. Menurutnya, stok makanan akan terus dipantau dan ditambah jika diperlukan melalui dapur umum yang telah didirikan.
Dapur umum tersebut menyediakan 1.500 bungkus nasi per hari, dibagikan tiga kali sehari kepada para pengungsi. Raditya menekankan pentingnya kualitas makanan yang diberikan, memastikan makanan tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi.
Makanan Lokal dan Kualitas Terjamin
Tidak hanya soal kuantitas, BNPB juga memperhatikan kualitas makanan. Raditya menjelaskan bahwa petugas dapur umum, yang terdiri dari personel TNI dan Kementerian Sosial melalui Tagana, diinstruksikan untuk menggunakan bahan makanan lokal. Hal ini dilakukan agar makanan sesuai dengan selera dan kebutuhan pengungsi.
Proses Evakuasi dan Status Tanggap Darurat
Jumlah pengungsi saat ini mencapai 1.067 jiwa, setelah dilakukan evakuasi tambahan sebanyak 403 orang pada Senin, 20 Januari 2024. Sebelumnya, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 664 jiwa. Evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 15 Januari 2024. Penetapan ini menyusul peningkatan status Gunung Ibu dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas).
Kesimpulan
Meskipun Gunung Ibu masih berstatus Awas, BNPB memastikan kebutuhan pokok pengungsi, khususnya makanan, terpenuhi untuk saat ini. Upaya memastikan kualitas dan ketersediaan makanan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Kementerian Sosial.
