Tahukah Anda? Kemenkopolkam Dorong Indeks Kebebasan Pers Batam Lebih Baik Demi Jurnalisme Berdaulat

Kemenkopolkam serius mendorong peningkatan Indeks Kebebasan Pers Batam, menyoroti tantangan media di era digital. Apa saja langkah pemerintah untuk jurnalisme berdaulat?

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) secara aktif mendorong peningkatan Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Langkah ini diambil untuk memastikan media dapat menjalankan kegiatan jurnalistik secara berdaulat di tengah berbagai tantangan yang ada. Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Kemenkopolkam, Masda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengakomodasi persoalan yang dihadapi media.

Dalam sebuah dialog dengan media di Batam pada Minggu (27/7), Eko Dono Indarto mengungkapkan bahwa banyak laporan yang masuk mengenai kesulitan media dalam melanjutkan bisnisnya. Persoalan ini menjadi perhatian serius bagi Kemenkopolkam, yang melihat pentingnya peran media massa sebagai penyedia informasi bagi publik. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat menjadi jembatan bagi berbagai isu yang menghimpit industri pers.

Kemenkopolkam berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kementerian koordinasi, tidak hanya dalam hal koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian serta institusi terkait. Mereka juga ingin menjadi fasilitator dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi media. Tujuannya adalah menciptakan iklim pers yang sehat dan mendukung pembangunan daerah, menjadikan Batam sebagai tolok ukur bagi pemberitaan yang sesuai etika jurnalistik.

Tantangan Media di Era Digital dan Peran Kemenkopolkam

Era digital membawa tantangan besar bagi media massa, terutama dengan maraknya media sosial. Eko Dono Indarto menyoroti bagaimana perkembangan teknologi telah menggerus kegiatan bisnis media konvensional. Media massa, yang selama ini menjadi acuan utama informasi, kini harus bersaing dengan platform digital yang lebih dinamis.

Meskipun demikian, media massa memiliki peran vital dalam menyuarakan informasi yang dibutuhkan publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemenkopolkam melihat persoalan ini sebagai catatan penting bagi semua pihak untuk menata ulang cara bermedia. Kolaborasi menjadi kunci agar insan pers tetap semangat dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang.

Sebagai kementerian yang membawahi sejumlah kementerian terkait informasi dan komunikasi publik, Kemenkopolkam berkomitmen untuk membantu media menghadapi tantangan ini. Mereka berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung keberlangsungan bisnis media, sembari memastikan kebebasan pers tetap terjaga. Hal ini penting, terutama di Kota Batam yang memiliki dinamika tinggi sebagai provinsi terdepan Indonesia.

Dinamika Indeks Kebebasan Pers di Kepulauan Riau

Kemenkopolkam mencatat bahwa Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mencapai nilai 71,25 poin, yang dikategorikan sebagai “cukup bebas”. Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait nilai ini. Eko Dono Indarto mengungkapkan bahwa kebebasan pers seringkali dilindungi oleh berbagai kepentingan, baik dari pihak pers itu sendiri maupun dari aparat.

Kondisi ini dapat menjadikan pers sebagai objek yang kurang objektif dalam melaksanakan pemberitaan. Masih banyak intervensi dan intimidasi terhadap kepentingan pers yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kemenkopolkam hadir melalui forum diskusi dengan media di Batam untuk mengatasi persoalan tersebut.

Mereka akan berkorespondensi dengan pemerintah daerah untuk membantu menaikkan nilai IKP di Batam. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana pers dapat bekerja tanpa tekanan, sehingga informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar objektif dan independen. Kemenkopolkam berharap dapat mensosialisasikan temuan dan upaya perbaikan terkait IKP di Kepri.

Harapan dan Kolaborasi untuk Masa Depan Pers

Kemenkopolkam menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara media dan semua pihak. Eko Dono Indarto mengingatkan agar dalam era keterbukaan informasi ini, media tidak hanya menggunakan sudut pandang satu sisi. Perspektif yang seimbang sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik dan menciptakan iklim positif.

Harapan Kemenkopolkam adalah agar Batam dapat menjadi tolok ukur dalam menyampaikan berita-berita yang sesuai dengan etika jurnalistik. Berita yang membangun iklim positif bagi pembangunan di daerah sangatlah penting. Kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan ekosistem pers yang sehat, berdaulat, dan bertanggung jawab.

Melalui dialog dan upaya koordinasi, Kemenkopolkam bertekad untuk terus mendukung kebebasan pers. Mereka ingin memastikan bahwa media di Indonesia, khususnya di Batam, dapat berfungsi sebagai pilar demokrasi yang kuat. Hal ini akan berkontribusi pada penyebaran informasi yang akurat dan pembangunan yang berkelanjutan.