Tahukah Anda? Pemprov NTT Perkuat Peran Posyandu dan Kader Kesehatan untuk Percepat Penurunan Stunting di Wilayah Kepulauan

Pemerintah Provinsi NTT serius tangani penurunan stunting. Dengan memperkuat peran posyandu dan kader kesehatan, akankah target bebas stunting tercapai?

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam upaya penurunan angka stunting. Langkah strategis ini melibatkan penguatan peran posyandu dan kader kesehatan di seluruh wilayah kepulauan.

Pernyataan tersebut disampaikan di Kupang pada Sabtu (16/8), saat menyampaikan Pidato Pembangunan NTT dalam rangka Hari Kemerdekaan RI. Inisiatif ini merupakan bagian dari program kesehatan yang telah berjalan berkat kerja keras bersama berbagai pihak terkait.

Fokus utama adalah pencegahan peningkatan kasus stunting melalui pelatihan intensif bagi ribuan tenaga kesehatan dan kader posyandu. Program ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target bebas stunting di NTT.

Peningkatan Kapasitas Kader dan Tenaga Kesehatan

Untuk mencegah peningkatan angka stunting di NTT, pemerintah provinsi telah memberikan pelatihan komprehensif. Pelatihan tersebut menekankan pada 25 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kader kesehatan.

Hingga Mei 2025, pelatihan ini telah menjangkau 2.640 orang, terdiri dari 2.200 kader dan 440 tenaga kesehatan. Selain itu, melalui kolaborasi strategis dengan Yayasan 1000 Hari, NTT berhasil meluluskan 6.323 kader tambahan hingga Juni 2025.

Selain program pelatihan, berbagai kampanye kesehatan juga gencar dilakukan. Kampanye ini berfokus pada isu gizi buruk, stunting, dan pencegahan penyakit menular.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, institusi pendidikan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan, guna memastikan pesan kesehatan tersampaikan secara luas.

Strategi Komprehensif Penanganan Stunting

Data terbaru menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting di NTT. Pada tahun 2024, tercatat 61.961 anak mengalami stunting, menurun dari 63.804 anak pada tahun 2023.

Penanganan stunting dilakukan melalui berbagai pendekatan inovatif, termasuk layanan telemedicine atau hotline khusus. Selain itu, pemerintah juga mendirikan pusat layanan stunting dan menggalakkan gerakan orang tua asuh bagi anak bergizi buruk.

Integrasi data stunting dengan program kesehatan lain menjadi prioritas untuk efektivitas penanganan. Kampanye terpadu dan intervensi gizi langsung juga terus digalakkan di seluruh wilayah.

Penguatan posyandu modeling menjadi salah satu pilar utama sebagai layanan terintegrasi. Posyandu diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang holistik kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan stunting.

Dukungan Infrastruktur dan Tantangan Kesehatan Lain

Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal, NTT saat ini memiliki 441 puskesmas dan 67 rumah sakit. Jumlah fasilitas kesehatan ini diharapkan terus bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan infrastruktur kesehatan menjadi krusial dalam memperluas jangkauan layanan. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah dalam menekan berbagai masalah kesehatan yang ada.

Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di sektor kesehatan. Tantangan besar meliputi tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular seperti TBC, DBD, dan rabies.

Penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai tantangan kesehatan tersebut. Pemerintah terus berupaya keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTT secara menyeluruh.