Trivia KUR: DJPb Kalsel Salurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp2,5 Triliun ke 42 Ribu Debitur di Semester I 2025

Kantor Wilayah DJPb Kalsel sukses menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp2,5 triliun kepada 42.093 debitur hingga Semester I 2025. Bagaimana dampak dan tantangan penyalurannya?

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat pencapaian signifikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Semester I tahun 2025, pembiayaan ini telah menjangkau ribuan pelaku usaha di berbagai wilayah.

Sebanyak 42.093 debitur di Kalimantan Selatan berhasil menerima total dana sebesar Rp2,5 triliun melalui program KUR. Realisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor usaha mikro dan kecil (UMK) di daerah tersebut.

Capaian ini setara dengan 43,84 persen dari target total tahun 2025 yang mencapai Rp5,69 triliun. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti menjadi tulang punggung utama dalam penguatan modal kerja bagi pelaku usaha di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian.

Dominasi Konvensional dan Peran BRI dalam Penyaluran KUR

Mayoritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan secara konvensional, mencapai Rp2,4 triliun. Skema ini menunjukkan preferensi pasar yang masih kuat terhadap pembiayaan tradisional. Sementara itu, penyaluran secara syariah juga berkontribusi dengan nominal Rp100 miliar.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memegang peran sentral sebagai penyalur terbesar Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank ini telah menyalurkan Rp1,73 triliun kepada 35.386 debitur. Kontribusi BRI sangat vital dalam memperluas jangkauan program ini ke masyarakat.

Keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR tidak terlepas dari jaringan luasnya di seluruh wilayah. Dukungan infrastruktur dan pengalaman dalam melayani UMK menjadi faktor kunci. Ini memperkuat posisi bank tersebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi.

Kesenjangan Wilayah dan Strategi Pemberdayaan

Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbanyak. Kedua daerah ini diuntungkan oleh jaringan perbankan yang kuat serta program literasi keuangan yang aktif. Hal ini mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Namun, tantangan masih dihadapi di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut. Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan KUR menjadi kendala utama. Kondisi ini menghambat pencapaian target penyaluran di kedua wilayah tersebut.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyarankan Dinas Koperasi dan UMKM setempat untuk memberikan pendampingan aktif kepada calon debitur. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proposal pembiayaan. Tujuannya adalah mengurangi risiko kredit macet serta membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing.

Sinergi Pembiayaan Ultra Mikro dan Harapan Masa Depan

Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan perkembangan positif di Kalsel. Pada Semester I 2025, UMi mencapai Rp24,4 miliar yang disalurkan kepada 5.059 debitur. Kota Banjarmasin kembali menjadi daerah dengan penyaluran UMi tertinggi.

Sebagian besar pembiayaan UMi fokus pada sektor perdagangan dan disalurkan melalui skema kelompok. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemberdayaan usaha ultra mikro secara kolektif. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat paling bawah.

Catur Ariyanto Widodo menekankan pentingnya kolaborasi erat antara perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pemerintah daerah. Sinergi ini krusial untuk keberhasilan pemberdayaan UMKM. Program pelatihan manajemen keuangan, akses pasar digital, dan pendampingan teknis sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro yang lebih inklusif.