Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
UU BUMN 2025: Status Penyelenggara Negara dan Implikasi Kekebalan Hukumnya
UU BUMN 2025: Status Penyelenggara Negara dan Implikasi Kekebalan Hukumnya

UU BUMN 2025 menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya status penyelenggara negara bagi direksi BUMN dan dampaknya pada penegakan hukum.

UU BUMN 2025: Antisipasi Dampak Perubahan Konsep dan Potensi Risiko Hukum
UU BUMN 2025: Antisipasi Dampak Perubahan Konsep dan Potensi Risiko Hukum

UU Nomor 1 Tahun 2025 mengubah konsep BUMN secara substansial, terutama terkait pengelolaan dividen dan potensi risiko hukum bagi BUMN serta mitra kerjanya.

UU BUMN Baru: Perkuat Pengelolaan dan Pengawasan Ekonomi Nasional
UU BUMN Baru: Perkuat Pengelolaan dan Pengawasan Ekonomi Nasional

DPR mengesahkan revisi UU BUMN untuk meningkatkan tata kelola dan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional, membentuk BPI Danantara untuk pengawasan investasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.

RUU BUMN Baru: Perkuat Kementerian dan Akselerasi Ekonomi Nasional
RUU BUMN Baru: Perkuat Kementerian dan Akselerasi Ekonomi Nasional

UU BUMN yang baru memperkuat peran Kementerian BUMN, mendorong efisiensi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai poin penting seperti pembentukan Badan Danantara dan peningkatan tata kelola BUMN.

Erick Thohir: BPI Danantara Resmi Di Bentuk, Siap Optimalkan Aset BUMN
Erick Thohir: BPI Danantara Resmi Di Bentuk, Siap Optimalkan Aset BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang disetujui dalam revisi UU BUMN untuk mengoptimalkan pengelolaan dan investasi BUMN demi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah Dukung Revisi UU BUMN, Optimalkan Aset dan Penguatan Tata Kelola
Pemerintah Dukung Revisi UU BUMN, Optimalkan Aset dan Penguatan Tata Kelola

Pemerintah mendukung revisi UU BUMN yang akan dibahas DPR, meliputi penguatan tata kelola, pembentukan BPI Danantara untuk mengelola dividen BUMN, dan penegasan aset BUMN sebagai aset negara.

Pemerintah Dukung Revisi UU BUMN:  Penguatan Tata Kelola dan BPI Danantara
Pemerintah Dukung Revisi UU BUMN: Penguatan Tata Kelola dan BPI Danantara

Pemerintah menyatakan dukungannya terhadap revisi UU BUMN untuk dibahas di Paripurna DPR, mencakup penguatan tata kelola, pembentukan BPI Danantara, dan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.