Vonis 4 Tahun Penjara Tetap untuk Tim PPHP Benih Jagung NTB
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi NTB menguatkan vonis empat tahun penjara bagi lima anggota Tim PPHP pengadaan benih jagung tahun 2017 yang merugikan negara Rp27,35 miliar.
Mataram, 19 Februari 2025 - Lima anggota Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan benih jagung di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2017 tetap divonis empat tahun penjara. Vonis tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi NTB melalui sidang banding daring, Rabu, 19 Februari 2025. Putusan ini menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama.
Ketua Majelis Hakim, Gede Ariawan, membacakan putusan yang menyatakan penguatan putusan Pengadilan Tipikor Negeri Mataram. Sidang terbuka ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pengadilan Tinggi NTB. Kelima terdakwa, Ruslan Abubakar, I Komang Alit Yasa, Lalu Isnajaya, Muhammad Ilham El Muharrir, dan Lalu Willi Pranegara, dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan benih jagung ini.
Putusan banding yang diketuai I Wayan Wirjana dan Rodjai S Irawan ini menerima permohonan banding dari para terdakwa dan jaksa penuntut umum. Putusan Pengadilan Tipikor Negeri Mataram bernomor 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr, tanggal 17 Desember 2024, menjadi dasar putusan banding ini. Majelis hakim juga menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan, dengan masa penahanan sebelumnya dikurangkan dari masa hukuman.
Kasus Korupsi Benih Jagung NTB: Kronologi dan Putusan
Pengadilan Tipikor Mataram sebelumnya telah menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan kepada kelima terdakwa. Hakim menyatakan perbuatan mereka melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan primer penuntut umum.
Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus empat terpidana lainnya: mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB Husnul Fauzi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wayan Wikanaya, Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu, dan Direktur PT Wahana Banu Sejahtera (WBS) Lalu Ikhwanul Hubi. Keempatnya telah divonis dengan hukuman penjara yang bervariasi.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp27,35 miliar. Seluruh kerugian tersebut telah dibebankan kepada dua terdakwa dari pihak penyedia benih, Aryanto Prametu dan Lalu Ikhwanul Hubi.
Detail Proyek Pengadaan Benih Jagung
Proyek pengadaan benih jagung tahun 2017 ini menghabiskan anggaran Rp48,25 miliar, dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, PT SAM mengerjakan pengadaan 480 ton benih jagung dengan anggaran Rp17,25 miliar. Tahap kedua, PT WBS mengerjakan pengadaan 840 ton benih jagung dengan anggaran Rp31 miliar.
Putusan pengadilan ini menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Kasus ini juga menjadi pembelajaran penting tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Proses hukum yang panjang ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi.
