Kemkominfo Perketat Regulasi PSE: Lindungi Anak di Ruang Digital

Kementerian Kominfo berencana memperketat regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk meningkatkan keamanan digital dan melindungi anak dari kejahatan siber.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggodok aturan baru untuk melindungi anak-anak di dunia digital. Aturan ini akan mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seperti platform media sosial dan aplikasi online, agar meningkatkan teknologi keamanan mereka dan memberikan edukasi digital yang lebih masif kepada pengguna, khususnya anak-anak. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penipuan online yang melibatkan anak-anak sebagai korban.

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa regulasi pelindungan anak di ruang digital masih dalam tahap pengembangan. Prosesnya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk anak-anak sendiri. "Anak-anak semakin rentan menjadi korban penipuan online. Platform digital tidak bisa lagi lepas tangan. Mereka harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan pengguna, terutama anak-anak. Regulasi baru ini akan memastikan adanya peningkatan teknologi keamanan serta edukasi yang lebih masif dari platform kepada masyarakat," tegas Menkominfo dalam keterangan persnya.

Sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi tersebut, Menkominfo menerima kunjungan dari siswa kelas 6 SD Cikal Lebak Bulus. Kunjungan ini merupakan bagian dari program Primary Years Program (PYP) sekolah tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan daya kritis anak terhadap isu sosial, termasuk kejahatan digital. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Peraturan yang Ada dan Tantangan Kejahatan Siber

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk memastikan kepatuhan PSE, seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan ini mewajibkan platform seperti Google, Facebook, dan TikTok untuk mendaftar dan diverifikasi. Namun, menurut Menkominfo, peraturan tersebut belum cukup untuk mengatasi kejahatan digital yang terus berkembang dan mengancam anak-anak.

Meutya Hafid menekankan pentingnya literasi digital sebagai kunci untuk melindungi anak-anak dari kejahatan siber. "Di dunia digital, seperti di dunia nyata, ada orang baik dan ada orang jahat. Regulasi dan penegakan hukum memang penting, tapi kesadaran dan kecerdasan digital masyarakat juga harus terus ditingkatkan," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup, melainkan perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan digital masyarakat.

Pihak sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Tyasty Aryandini dari SD Cikal, mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi digital generasi muda. Mereka berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat terus berlanjut untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. "Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut. Anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia digital dengan aman dan bijak," kata Tyasty.

Pentingnya Kolaborasi Multipihak

Upaya melindungi anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi multipihak. Pemerintah berperan dalam membuat regulasi dan penegakan hukum. PSE bertanggung jawab dalam meningkatkan keamanan platform dan memberikan edukasi digital. Sekolah dan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan literasi digital kepada anak-anak. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak ini sangat krusial untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi anak-anak Indonesia.

Regulasi yang lebih ketat terhadap PSE diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak-anak dari berbagai ancaman kejahatan siber. Namun, keberhasilan upaya ini juga bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital dan menciptakan budaya digital yang bertanggung jawab.

Ke depannya, pemerintah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan strategi dan program literasi digital yang komprehensif dan mudah diakses oleh semua kalangan. Penting juga untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya efektif, tetapi juga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak terkait.