Pemerintah Wajibkan PSE Klasifikasi Layanan untuk Lindungi Anak di Siber

Kemkominfo wajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) klasifikasikan layanannya untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya di ruang digital, aturannya akan tertuang dalam regulasi yang sedang digodok.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mengklasifikasikan layanan mereka. Langkah ini bertujuan utama melindungi anak-anak dari potensi bahaya di dunia digital. Kebijakan ini diumumkan pada Jumat, 28 Februari di Jakarta, oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkominfo, Fifi Aleyda Yahya. Pengumuman tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang membahas pentingnya perlindungan anak di ruang siber.

Menurut Fifi Aleyda Yahya, klasifikasi layanan PSE akan didasarkan pada tingkat risiko yang ditimbulkan bagi anak-anak. Regulasi yang sedang disusun oleh Kemkominfo ini akan menjabarkan secara detail kriteria klasifikasi tersebut. "Harus ada kategorisasi yang jelas layanan mana saja yang boleh diakses anak-anak. Kami menginginkan agar untuk anak usia tertentu, ada penilaian risiko dari para pakar sehingga aturan ini betul-betul tepat," tegas Fifi.

Peraturan ini dinilai sangat penting mengingat semakin banyaknya anak-anak yang mengakses layanan digital. Kemkominfo menyadari bahwa tidak semua platform memiliki profil risiko yang sama, sehingga klasifikasi layanan menjadi kunci untuk memberikan perlindungan yang tepat sasaran. Langkah ini juga mempertimbangkan perkembangan kognitif dan sosial anak, serta potensi paparan terhadap konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan kecanduan digital.

Klasifikasi Layanan PSE: Upaya Proteksi Anak di Ruang Digital

Kemkominfo telah memulai upaya untuk melindungi anak-anak di dunia digital sejak tahun 2023. Proses penyusunan regulasi ini terus berlanjut meskipun terjadi transisi pemerintahan. Pada tahun 2025, Kemkominfo bahkan menggelar sejumlah Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas dan menyempurnakan aturan ini. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan yang terpenting, perwakilan anak-anak.

Dengan melibatkan anak-anak secara langsung, Kemkominfo berharap dapat mendapatkan masukan berharga dan perspektif yang relevan. "Kami juga mengundang anak-anak untuk mendengarkan langsung pengalaman mereka, misalnya ketika akses media sosial mereka dibatasi," jelas Fifi. Partisipasi anak-anak dalam proses pembuatan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan aturan yang dibuat benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

Tim kerja yang dibentuk Kemkominfo terdiri dari berbagai kalangan ahli. Hal ini menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan akan komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

Pertimbangan Risiko dan Kategori Layanan

Penentuan profil risiko produk digital menjadi elemen krusial dalam kebijakan ini. Kemkominfo akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konten yang disajikan, interaksi pengguna, dan potensi dampaknya terhadap perkembangan anak. Klasifikasi ini akan membantu orang tua dan wali dalam mengawasi akses anak-anak mereka ke layanan digital.

Kategori layanan yang akan dihasilkan dari klasifikasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi para penyedia layanan digital. Dengan demikian, mereka dapat merancang fitur dan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan kategori layanan masing-masing. Ini akan membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan bertanggung jawab.

Kemkominfo juga akan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren terbaru di dunia digital dalam menyusun regulasi ini. Hal ini memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di ruang siber.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan PSE mengklasifikasikan layanannya merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak di dunia digital. Dengan melibatkan berbagai pihak dan mempertimbangkan berbagai aspek, diharapkan regulasi ini dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda Indonesia. Komitmen Kemkominfo untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.