Dana Desa Aceh Rp4,73 Triliun Aman dari Efisiensi Anggaran

Pemerintah memastikan dana desa Aceh sebesar Rp4,73 triliun tetap dialokasikan sesuai rencana dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran nasional tahun 2025.

Banda Aceh, 18 Februari 2025 - Kabar baik datang bagi Aceh! Alokasi dana desa untuk Provinsi Aceh senilai Rp4,73 triliun dipastikan aman dari efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Zulhusni, di Banda Aceh pada Selasa lalu. Kepastian ini memberikan angin segar bagi 6.497 gampong atau desa di Aceh yang akan menerima kucuran dana tersebut.

Meskipun pemerintah pusat memangkas anggaran dana desa secara nasional sebesar Rp2 triliun dari pagu awal Rp71 triliun menjadi Rp69 triliun melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, Aceh terbebas dari pemangkasan ini. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 telah mengalokasikan Rp4,73 triliun untuk dana desa di Aceh, dan jumlah ini tetap berlaku. Zulhusni menegaskan, "Dana desa yang sebesar Rp4,73 triliun yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke desa-desa yang ada di Aceh itu tidak ada efisiensi."

Meskipun demikian, Zulhusni mengakui belum dapat memastikan apakah efisiensi anggaran nasional akan berdampak pada insentif tambahan alokasi dana desa yang direncanakan pada pertengahan tahun 2025. "Saya kira bukan dari dana desa yang sudah dialokasikan sekarang. Memang ada kita pada pertengahan tahun 2025 itu ada insentif tambahan alokasi dana desa. Apakah itu, apakah bukan, itu belum bisa kita pastikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhusni menjelaskan mekanisme penyaluran dana desa di Aceh. Setiap gampong menerima alokasi yang berbeda-beda, bergantung pada beberapa faktor. Berdasarkan data tahun lalu, jumlah dana yang diterima berkisar antara Rp600 juta hingga Rp2 miliar per gampong. "Kalau yang paling kecil itu mungkin, kalau yang saya belum hitung pasti sekali, tapi kalau tahun lalu itu paling kecil Rp600 juta, paling besar itu Rp2 miliar, mungkin ya hampir sekitar itu juga," ungkap Zulhusni.

Pencairan dana desa dilakukan dalam dua termin. Pencairan pertama sebesar 60 persen dari total alokasi, dan sisanya 40 persen dicairkan pada termin kedua. Besaran alokasi ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan formula yang mempertimbangkan beberapa indikator, termasuk jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah.

"Kalau penghitungan besaran alokasi dana desa itu ada formula yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sebagai acuan untuk penghitungan besaran alokasi dasar maupun alokasi formula. Salah satu formulanya itu adalah jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, itu salah satu beberapa indikator yang menentukan besar-kecilnya alokasi dana desa," jelas Zulhusni mengenai rumitnya perhitungan alokasi dana desa.

Dengan demikian, kepastian alokasi dana desa Aceh sebesar Rp4,73 triliun tanpa efisiensi memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong. Pemerintah Aceh kini dapat fokus pada perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Alokasi dana desa untuk Aceh senilai Rp4,73 triliun tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan di tingkat desa dan memberikan kepastian bagi masyarakat Aceh.