DPR Minta BPOM Perkuat Sosialisasi Pangan Aman Jelang Ramadhan

Anggota Komisi IX DPR, Maharani, mendesak BPOM untuk meningkatkan sosialisasi keamanan pangan, terutama menjelang Ramadhan, menyusul temuan makanan mengandung boraks dan pewarna tekstil.

Anggota Komisi IX DPR RI, Maharani, menyoroti pentingnya sosialisasi keamanan pangan yang lebih masif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini disampaikan menyusul temuan sejumlah makanan yang tidak layak konsumsi, mengandung boraks dan pewarna tekstil, terutama menjelang bulan Ramadhan. Temuan ini didapat dari hasil uji sampling acak di pasar tradisional, termasuk di Pekanbaru, Riau. Sosialisasi ini dinilai krusial mengingat peningkatan konsumsi pangan selama Ramadhan dan potensi peredaran makanan takjil dan jajanan pasar yang tidak aman.

Maharani menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat agar dapat membedakan dan memilih bahan pangan yang aman dikonsumsi. "Kami menemukan pangan yang tidak layak konsumsi, mengandung boraks dan pewarna tekstil, saat melakukan uji sampling secara acak di pasar tradisional," ujarnya dalam keterangan resmi. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam pengawasan peredaran makanan, khususnya selama bulan Ramadhan, guna melindungi kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, Komisi IX DPR RI berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan terhadap peredaran makanan, terutama takjil dan jajanan pasar yang banyak beredar selama bulan Ramadhan. Hal ini penting untuk mencegah masyarakat mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir risiko keracunan makanan dan memastikan masyarakat dapat menikmati Ramadhan dengan sehat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa BPOM telah melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/Tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk mencegah peningkatan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Intensifikasi pengawasan ini sangat penting mengingat peningkatan konsumsi pangan yang signifikan selama periode tersebut.

Taruna menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi pangan selama Ramadhan mencapai 20-30 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan (2024). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan menyeluruh sangat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Inisiatif pengawasan ini dimulai sejak 24 Februari 2025 dan akan dilakukan secara bertahap hingga minggu keempat Maret 2025. Hasil pengawasan akan diumumkan pada minggu ketiga Maret 2025.

BPOM menyadari pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan pangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara memilih dan mengonsumsi makanan yang aman sangatlah penting. Kerja sama antara BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Intensifikasi pengawasan yang dilakukan BPOM meliputi berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan produk pangan. BPOM juga akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha, untuk memastikan keamanan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri.

• Sosialisasi masif oleh BPOM tentang keamanan pangan kepada masyarakat.
• Pengawasan ketat oleh pemerintah daerah terhadap peredaran makanan, khususnya takjil dan jajanan pasar.
• Intensifikasi pengawasan pangan oleh BPOM menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
• Kerjasama antara BPOM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memastikan keamanan pangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari risiko mengonsumsi makanan yang tidak aman dan dapat menikmati Ramadhan dengan sehat dan nyaman. Pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk memastikan keamanan pangan menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.