DPR Setujui Efisiensi Belanja Bappenas Rp1 Triliun Lebih untuk APBN 2025

Komisi XI DPR menyetujui efisiensi anggaran Bappenas sebesar Rp1,002 triliun untuk APBN 2025, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan penghematan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Jakarta, 13 Februari 2024 - Komisi XI DPR RI baru-baru ini menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Efisiensi yang disetujui mencapai angka yang signifikan, yaitu sebesar Rp1,002 triliun dari anggaran rupiah murni.

Rincian efisiensi anggaran tersebut meliputi pengurangan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp542,18 miliar, dari pagu awal Rp1,13 triliun menjadi Rp589,25 miliar. Selain itu, terjadi efisiensi pada Program Dukungan Manajemen, dengan pagu anggaran turun dari Rp839,52 miliar menjadi Rp378,80 miliar, atau penghematan sebesar Rp460,71 miliar. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Menurut Misbakhun, Bappenas telah mempresentasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2025 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Presentasi ini disampaikan selama pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026. Efisiensi anggaran yang dilakukan Bappenas difokuskan pada perbaikan tata kelola dan tata kerja, termasuk sumber daya manusia, biaya, dan waktu, untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan hasil kerja.

Misbakhun menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini telah dirancang dengan mempertimbangkan strategi dan mitigasi risiko agar tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan tetap mencapai target serta fungsi mandatory sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, Komisi XI DPR RI juga menerima penjelasan mengenai kebutuhan tambahan anggaran Bappenas sebesar Rp476,1 miliar untuk APBN TA 2025, yang meliputi Rp152,1 miliar untuk kegiatan prioritas nasional dan Rp324 miliar untuk kegiatan rutin/operasional. Pembahasan usulan tambahan anggaran ini akan dilanjutkan di tingkat pemerintah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan arahan Presiden RI terkait pemanfaatan anggaran ke depan. Presiden menekankan pentingnya anggaran untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi dan produktivitas, mencapai swasembada pangan dan energi, serta mendorong terobosan teknologi. Hal ini sejalan dengan AstaCita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat.

Efisiensi anggaran Bappenas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk dialokasikan pada program-program prioritas yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Proses ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah dalam mengawasi dan mengelola APBN.

Langkah efisiensi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, diharapkan APBN 2025 dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Ke depan, pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi efisiensi anggaran Bappenas perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penghematan tersebut tidak mengurangi kualitas program dan pelayanan publik. Transparansi dalam pelaporan dan penggunaan anggaran juga perlu terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik.