DPRD dan Pemprov Kepri Sepakati Efisiensi Anggaran Rp210 Miliar untuk APBD 2025

DPRD Kepri bersama Pemprov Kepri berhasil memfinalisasi efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar pada APBD 2025, berfokus pada pengurangan pos anggaran kurang prioritas demi mendukung program-program prioritas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah mencapai kesepakatan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp210 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Kesepakatan ini dicapai setelah melalui serangkaian rapat finalisasi yang berlangsung pada Rabu, 19 Maret 2025, di Tanjungpinang. Efisiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD. Kebijakan ini bertujuan untuk memfokuskan anggaran pada program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Proses pembahasan efisiensi anggaran ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri, serta Komisi-Komisi di DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri. Hal ini memastikan agar efisiensi anggaran terukur dan tidak mengganggu program-program penting baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menekankan pentingnya proses yang transparan dan melibatkan banyak pihak untuk memastikan efisiensi anggaran dilakukan secara bertanggung jawab.

Efisiensi anggaran Rp210 miliar tersebut berasal dari berbagai pos anggaran yang dianggap kurang prioritas. Rinciannya meliputi pemangkasan anggaran dari seluruh OPD Pemprov Kepri sekitar Rp150 miliar, pengurangan dana perjalanan dinas DPRD sebesar Rp16 miliar, efisiensi anggaran sekretariat DPRD sebesar Rp6 miliar, dan pengurangan anggaran program aspirasi masyarakat melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD sebesar Rp33,9 miliar. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar Pemprov Kepri memiliki perencanaan daerah yang selaras dengan pemerintah pusat.

Pemprov Kepri, dengan luas wilayahnya yang 96 persen berupa laut dan berbatasan dengan banyak negara, perlu memprioritaskan program pembangunan yang berintegritas, berkelanjutan, dan pro rakyat. Efisiensi anggaran ini diyakini akan memungkinkan fokus yang lebih besar pada pembangunan yang merata dan berkeadilan, terutama bagi warga yang tinggal di pulau-pulau. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memastikan seluruh masyarakat Kepri merasakan manfaat pembangunan dan kesejahteraan.

Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Beliau menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat program-program prioritas yang telah direncanakan. "Sekali lagi, kami tegaskan bahwa DPRD Kepri mendukung penuh dan siap melaksanakan program pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025," kata Iman.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, memberikan jaminan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelayanan publik. "Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Tidak harus khawatir. Kita yang menyelenggarakan, kita yang harus siapkan semua itu," tegas Adi. Pihaknya memastikan bahwa efisiensi akan lebih fokus pada pengurangan perjalanan dinas, belanja pegawai, dan pengurangan jumlah kegiatan.

Untuk mendukung efisiensi anggaran, Pemprov Kepri mengimbau seluruh OPD untuk melakukan penghematan pada berbagai aspek, termasuk penggunaan air, listrik, belanja alat tulis kantor (ATK), dan konsumsi. Penggunaan teknologi juga akan dimaksimalkan, seperti penggunaan zoom meeting untuk rapat-rapat guna mengurangi biaya perjalanan dinas. Adi Prihantara mencontohkan, "Contoh perjalanan dinas wajib 50 persen, artinya kalau tak ada perjalanan dinas, tetap bisa. Rapat dengan zoom meeting gunakan teknologi."

Dengan strategi efisiensi yang terukur dan terencana ini, Pemprov Kepri berharap dapat mencapai tujuan utama yaitu mendukung program-program prioritas yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Efisiensi ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan transparan.

Melalui kolaborasi yang erat antara DPRD dan Pemprov Kepri, diharapkan efisiensi anggaran ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kepri di masa mendatang. Komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.