KPK Ajukan Saksi Korupsi Shelter Tsunami NTB Hadir Secara Daring

KPK meminta izin hakim untuk menghadirkan saksi-saksi kasus korupsi pembangunan Shelter Tsunami di Lombok Utara secara daring demi efisiensi anggaran, namun pengacara terdakwa meminta saksi kunci dihadirkan langsung.

Sidang lanjutan kasus korupsi pembangunan Shelter Tsunami di Bangsal, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menghadirkan sejumlah saksi dari luar daerah secara daring atau online. Permohonan ini diajukan pada Rabu, 19 Februari 2024, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Perkara ini menjerat dua terdakwa, Aprialely Nirmala dan Agus Herijanto.

Alasan diajukannya permohonan tersebut adalah efisiensi anggaran. "Karena ada efisiensi anggaran ini, izin yang mulia, kami mengajukan agar beberapa saksi dari luar daerah bisa dihadirkan secara online," ujar jaksa penuntut umum KPK. Namun, permohonan ini tidak serta merta disetujui oleh majelis hakim. Ketua Majelis Hakim, Isrin Surya Kurniasih, memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa untuk memberikan tanggapan.

Penasihat hukum terdakwa Aprialely Nirmala, Yoyok, memberikan respon atas permohonan tersebut dengan catatan. Ia menyetujui sebagian besar saksi dihadirkan secara daring, tetapi meminta agar saksi-saksi kunci dengan peran penting dalam kasus ini, seperti Didik Kasidi, dihadirkan secara langsung. Hal ini dikarenakan peran penting Didik Kasidi dalam perkara tersebut.

Jaksa penuntut umum menanggapi tanggapan tersebut dengan mengingatkan kewenangan mereka dalam menghadirkan saksi. Majelis hakim pun mempertimbangkan usulan dari kedua belah pihak. "Memperbolehkan untuk menghadirkan sejumlah saksi secara online, kami mengerti itu (efisiensi anggaran), namun perlu dipertimbangkan lagi usulan penasihat hukum agar saksi-saksi krusial seperti Didik bisa dihadirkan langsung," jelas Hakim Isrin.

Pada sidang tersebut, jaksa telah menghadirkan lima orang saksi. Mereka adalah Adung Karnaen, Direktur PT Qorina Konsultan Indonesia, pemenang lelang proyek perencanaan pembangunan Shelter Tsunami; Rachmat Agung, asisten manajer administrasi PT Bumi Harmoni Indoguna, salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut bersama PT Artistika dan PT KSA; Tomi dan Afrial Rosyad, dua saksi dari kelompok kerja pelaksana lelang proyek perencanaan; serta Medi Herlianto, PPK perencana.

Semua saksi memberikan keterangannya terkait peran masing-masing dalam proyek pembangunan Shelter Tsunami. Keterangan mereka diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Proses pemeriksaan saksi ini menjadi bagian penting dalam upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan dalam kasus ini.

Sebagai penutup persidangan, majelis hakim menetapkan sidang lanjutan akan digelar pada Rabu, 26 Februari 2024, dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya. Keputusan untuk memperbolehkan sebagian saksi dihadirkan secara daring menunjukkan pertimbangan majelis hakim terhadap efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan pentingnya kehadiran saksi kunci secara langsung untuk memastikan proses persidangan yang adil dan transparan.

Perkara ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam proses peradilan. Kehadiran saksi secara daring dapat memangkas biaya dan waktu, namun menghadirkan saksi kunci secara langsung tetap penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas proses peradilan. Sidang lanjutan yang akan datang akan menjadi penentu bagaimana majelis hakim menyeimbangkan kedua hal tersebut.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proyek-proyek pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Pembangunan Shelter Tsunami yang bertujuan melindungi masyarakat dari bencana seharusnya bebas dari korupsi dan penyimpangan.

Sidang kasus korupsi pembangunan Shelter Tsunami di Lombok Utara terus berlanjut. Permohonan KPK untuk menghadirkan saksi secara daring menjadi sorotan, menunjukkan upaya untuk efisiensi anggaran, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai pentingnya kehadiran saksi kunci secara langsung untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses peradilan.