Pemkab Lampung Selatan Siap Efisiensi Anggaran: Dukungan Penuh untuk Instruksi Presiden
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan siap mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menginstruksikan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk di tingkat daerah. Instruksi tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Inpres ini menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian dan transfer ke daerah (TKD).
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh kebijakan efisiensi anggaran ini. Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menyatakan bahwa efisiensi anggaran, yang meliputi perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), dan konsumsi, tidak akan berdampak signifikan terhadap program-program prioritas pemerintah daerah.
Langkah efisiensi ini diyakini akan menjaga stabilitas fiskal dan pada akhirnya akan mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. Pemkab Lampung Selatan siap menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar dan efektif.
Dukungan Penuh Pemkab Lampung Selatan terhadap Efisiensi Anggaran
Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menegaskan komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk mendukung penuh instruksi Presiden. "Kami akan melakukan penyesuaian, dan kami sangat siap mendukung instruksi efisiensi itu," ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan arahan pemerintah pusat.
Efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat meliputi berbagai sektor, termasuk pembatasan belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, terdapat pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.
Langkah lain yang akan diimplementasikan adalah pembatasan belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional, serta pengurangan belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur. Fokus utama alokasi anggaran akan diarahkan pada target kinerja pelayanan publik.
Rincian Kebijakan Efisiensi Anggaran
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara rinci menguraikan berbagai langkah efisiensi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:
- Pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
- Pembatasan belanja honorarium sesuai Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Pengurangan belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
- Peningkatan selektivitas dalam memberikan hibah.
- Fokus alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemkab Lampung Selatan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.