Tawuran Pelajar SD di Depok: Peringatan Serius untuk Perkuat Pengasuhan Anak

Tawuran pelajar SD di Depok menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk memperkuat pengasuhan, pendidikan karakter, dan pengawasan anak guna mencegah kejadian serupa.

Jakarta, 15 Mei 2025 - Kasus tawuran pelajar Sekolah Dasar (SD) di Depok, Jawa Barat, mengejutkan publik dan menjadi sorotan utama. Peristiwa yang melibatkan anak-anak usia SD ini terjadi pada 10 Mei 2025 di kawasan Cilangkap dan menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.

Menteri Arifah Fauzi menyatakan bahwa tawuran pelajar SD ini merupakan peringatan serius bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perhatian terhadap pengasuhan, pendidikan karakter, dan pengawasan anak. Beliau menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Kejadian ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Menteri PPPA, penanganan kasus ini harus mengedepankan pendekatan yang melindungi, membina, dan merehabilitasi anak-anak yang terlibat, bukan tindakan represif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat diproses secara pidana. Anak-anak yang terlibat perlu mendapatkan pendampingan intensif dan program rehabilitasi psikososial agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

Menteri Arifah Fauzi menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam mencegah terjadinya tawuran pelajar. Pengasuhan yang baik di rumah dan pendidikan karakter yang kuat di sekolah sangat krusial dalam membentuk kepribadian anak yang bertanggung jawab dan menghindari perilaku kekerasan. Pengawasan yang ketat dari orang tua dan guru juga diperlukan untuk mendeteksi dini potensi masalah perilaku pada anak.

"Anak-anak yang terlibat perlu mendapatkan pendampingan intensif serta program rehabilitasi psikososial agar tidak mengulangi perilaku serupa. Mereka bukan pelaku kriminal, melainkan korban dari sistem yang belum cukup hadir untuk melindungi mereka," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Lebih lanjut, Menteri PPPA juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Kerja sama yang sinergis sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak dan memberikan perlindungan yang optimal.

Pemerintah daerah, khususnya Kota Depok, juga memiliki peran penting dalam memastikan terlaksananya program-program pencegahan kekerasan pada anak dan memberikan dukungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pembinaan sangat diperlukan.

Kementerian PPPA telah mengambil langkah konkret untuk menangani kasus ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kementerian telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Kota Depok untuk memastikan dilakukannya pendampingan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Langkah-langkah tersebut meliputi penjangkauan, dukungan psikososial, dan skrining kondisi anak sebagai bagian dari upaya pencegahan sekunder. Kementerian PPPA berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan anak-anak yang terlibat mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang memadai.

Selain itu, Kementerian PPPA juga akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengasuhan anak yang baik, pendidikan karakter, dan pencegahan kekerasan pada anak. Sosialisasi ini akan dilakukan melalui berbagai media dan saluran komunikasi untuk menjangkau masyarakat luas.

Kasus tawuran pelajar SD di Depok menjadi momentum penting bagi seluruh stakeholder untuk meningkatkan komitmen dalam melindungi anak Indonesia. Peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung tumbuh kembang anak, dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Pendekatan yang humanis, rehabilitatif, dan kolaboratif sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.