100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Komitmen Kuat Kendalikan Inflasi
Ekonom Josua Pardede menilai 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam pengendalian inflasi lewat reformasi subsidi, ketahanan pangan, dan stabilisasi harga.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam 100 hari kepemimpinannya, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Hal ini disampaikan oleh ekonom Josua Pardede, Chief Economist PermataBank, kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (30/1).
Josua menilai berbagai kebijakan strategis telah diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Data inflasi bulan Oktober-Desember 2024 yang tetap berada dalam target menjadi indikasi keberhasilan upaya pemerintah. Namun, keberhasilan ini juga perlu diiringi dengan langkah menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, agar konsumsi tetap solid dan menopang pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kebijakan kunci adalah reformasi subsidi energi. Pemerintah mengevaluasi skema subsidi bahan bakar, dengan subsidi LPG yang tetap dipertahankan. Rincian subsidi bahan bakar dan listrik masih dihitung secara cermat. Tujuannya adalah mengurangi beban subsidi sekitar 16 persen dari anggaran tahun sebelumnya, yang rencananya akan dialihkan menjadi bantuan tunai langsung. Langkah ini ditargetkan dapat menghemat hingga Rp200 triliun dan melindungi keluarga kurang mampu dari fluktuasi harga minyak global.
Ketahanan pangan juga menjadi fokus utama. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat stok cadangan pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, sehingga mampu mencegah gejolak harga yang dapat memicu inflasi. Cadangan pangan yang kuat ini menjadi instrumen intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga.
Pemerintah juga mengoptimalkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Bapanas telah menyerahkan lima unit SPHP Mobile kepada pemerintah daerah untuk mempercepat stabilisasi pangan. Distribusi yang lebih efisien diharapkan dapat mengurangi potensi kenaikan harga akibat kelangkaan.
Upaya diversifikasi pangan dengan mendorong konsumsi pangan lokal, seperti sorgum, juga dilakukan. Hal ini meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor, yang rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Dengan begitu, inflasi akibat kenaikan harga pangan impor dapat diminimalisir.
Terakhir, transformasi Perum Bulog dan peluncuran Portal Satu Data Pangan oleh Bapanas bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan dan distribusi, serta menyediakan data akurat untuk perumusan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi. Data pangan yang terintegrasi dan akurat akan mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Kesimpulannya, 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen nyata dalam pengendalian inflasi melalui berbagai kebijakan strategis yang terintegrasi. Keberhasilan jangka panjang akan bergantung pada keberlanjutan kebijakan dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global.