Adat Papua Pengaruhi Penggunaan Kontrasepsi, Kata BKKBN
Rendahnya penggunaan kontrasepsi di Papua disebabkan oleh faktor adat, meskipun BKKBN gencar melakukan penyuluhan dan program Keluarga Berencana (KB).
Kepala BKKBN Papua, Sarles Brabar, mengungkapkan rendahnya angka penggunaan kontrasepsi di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Senin lalu di Jayapura. Menurutnya, faktor adat kuat menjadi penghalang utama akses dan penerimaan metode kontrasepsi modern.
Meskipun ada berbagai jenis alat kontrasepsi yang tersedia, suntik dan implant (susuk) masih menjadi pilihan terpopuler di Papua. Data BKKBN menunjukkan, sepanjang tahun 2024, tercatat 11.197 akseptor suntik dan 5.701 akseptor implant. Penggunaan alat kontrasepsi lain seperti IUD, pil, dan kondom masih jauh lebih rendah.
Rendahnya angka pengguna kontrasepsi ini menjadi perhatian serius. BKKBN Papua, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat, gencar melakukan penyuluhan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) untuk kesehatan ibu dan anak. Penyuluhan menekankan manfaat pengaturan jarak kelahiran demi mencegah risiko kesehatan, khususnya stunting.
Bapak Brabar menjelaskan, jarak kelahiran yang terlalu dekat berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak. Risiko tersebut termasuk meningkatkan potensi stunting pada anak. Oleh karena itu, BKKBN terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan kontrasepsi untuk mencapai keluarga yang sehat dan sejahtera.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengatasi hambatan adat yang menghambat akses terhadap kontrasepsi. BKKBN menyadari perlunya pendekatan yang lebih sensitif dan berkolaborasi dengan tokoh adat setempat untuk mengatasi masalah ini. Harapannya, ke depannya akan terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan kontrasepsi di Papua, sehingga tercipta generasi yang lebih sehat.
