Pj Gubernur Papua Desak Pemda Tangani Stunting, Angka Kasus Masih Tinggi
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mendesak pemerintah daerah setempat untuk serius menangani stunting karena angka kasusnya masih tinggi, mencapai 34,6 persen berdasarkan data SSGI 2022, dan meminta kolaborasi aktif untuk menurunkan angka tersebut.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta pemerintah daerah (Pemda) di sembilan kabupaten/kota untuk serius menangani masalah stunting. Pernyataan ini disampaikan di Jayapura, Jumat lalu, menyusul angka stunting di Papua yang masih tinggi.
Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Papua mencapai 34,6 persen, menempati peringkat tiga tertinggi di Indonesia. Angka ini menjadi perhatian serius pemerintah dan mendorong upaya percepatan penurunan stunting.
Penanganan Stunting dan Peran Pemda
Pj. Gubernur menekankan pentingnya peran aktif Pemda dan seluruh pihak terkait dalam menurunkan angka stunting hingga target 14 persen. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penanganan stunting telah disalurkan langsung ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan memberikan dampak signifikan dalam program penurunan stunting.
Pemerintah Provinsi Papua secara aktif melakukan evaluasi dan mendorong intervensi yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai krusial untuk keberhasilan program ini. Sebagai contoh, Kabupaten Supiori masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi, menunjukkan urgensi kolaborasi yang lebih kuat.
Faktor Ekonomi dan Perkawinan Usia Dini
Masalah stunting di Papua juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat dan praktik perkawinan usia dini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan stunting.
Edukasi Masyarakat sebagai Solusi
Untuk mengatasi hal tersebut, Pj. Gubernur menekankan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Kedua lembaga ini didorong untuk gencar melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama remaja di tingkat SMP dan SMA, tentang bahaya perkawinan dini dan pentingnya gizi seimbang bagi pertumbuhan anak.
Upaya Pencegahan dan Penanganan
Pj. Gubernur menyatakan komitmennya untuk terus mendorong TP PKK dan DPMK bekerja keras dalam mengedukasi masyarakat dan anak sekolah mengenai pencegahan dan penanganan stunting serta bahaya perkawinan usia dini. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Papua secara signifikan.
