APKESMI Dorong Perbaikan Sarana dan BMHP untuk Sukseskan Cek Kesehatan Gratis
APKESMI temukan kendala sarana prasarana, BMHP, dan SDM dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sejumlah puskesmas, terutama di daerah terpencil, dan mendorong perbaikan segera.
Jakarta, 4 Maret 2024 - Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) menyoroti sejumlah kendala dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya keterbatasan sarana dan prasarana di puskesmas, terutama di wilayah terpencil. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (4/3).
Sekretaris Jenderal DPP APKESMI, dr. Ekasakti Octoharyanto, memaparkan hasil survei cepat terhadap 1.095 puskesmas. Survei ini bertujuan untuk memetakan kesiapan puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan CKG, yang juga dikenal sebagai Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Survei tersebut mengidentifikasi enam kluster kendala utama: regulasi, sarana dan prasarana, bahan medis habis pakai (BMHP), sistem dan teknis (termasuk IT), sumber daya manusia (SDM), dan partisipasi masyarakat.
Temuan survei menunjukkan adanya keterbatasan alat kesehatan di banyak puskesmas. Beberapa puskesmas bahkan melaporkan kekurangan alat kesehatan untuk melaksanakan CKG, sementara puskesmas di daerah terpencil menghadapi masalah alat kesehatan yang sudah usang. Selain itu, terdapat isu keterbatasan infrastruktur, termasuk kurangnya ruang khusus untuk pelaksanaan CKG dan fasilitas pendukung lainnya. "Yang kami rasakan ternyata memang BMHP di puskesmas itu sangat terbatas dan ini bisa menghambat kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis," jelas dr. Ekasakti.
Kendala Sarana dan Prasarana Puskesmas
Survei APKESMI mengungkap permasalahan serius terkait sarana dan prasarana di sejumlah puskesmas. Keterbatasan alat kesehatan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan CKG. Puskesmas di daerah terpencil menghadapi tantangan tambahan berupa alat kesehatan yang sudah usang dan perlu diganti. Kurangnya ruang khusus untuk pemeriksaan kesehatan gratis juga menjadi hambatan.
Selain itu, infrastruktur pendukung yang memadai juga masih menjadi masalah. Fasilitas penunjang seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan di banyak puskesmas. Perbaikan infrastruktur ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan CKG.
APKESMI merekomendasikan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan di puskesmas secara menyeluruh. Prioritas diberikan pada puskesmas di daerah terpencil yang paling membutuhkan peningkatan fasilitas.
Permasalahan BMHP dan SDM
Keterbatasan BMHP menjadi kendala signifikan lainnya. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan puskesmas untuk melaksanakan CKG secara optimal. "Yang kami rasakan ternyata memang BMHP di puskesmas itu sangat terbatas dan ini bisa menghambat kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis," ungkap dr. Ekasakti Octoharyanto.
APKESMI mendorong optimalisasi pengadaan BMHP dan evaluasi kebijakan distribusinya agar lebih merata dan efisien. Distribusi yang tepat sasaran akan memastikan ketersediaan BMHP yang cukup di semua puskesmas, termasuk di daerah terpencil.
Selain itu, kurangnya tenaga medis juga menjadi tantangan. "Karena di daerah kita punya keterbatasan karena pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah tergantung dari provider, jadi ketika kami kurang -SDM-, kami menjangkaunya juga lebih terbatas," tutur dr. Ekasakti.
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang CKG juga menjadi perhatian APKESMI. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan program ini. Keterbatasan waktu masyarakat, terutama mereka yang bekerja, juga menjadi faktor penghambat.
Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan alternatif juga menjadi tantangan tersendiri. APKESMI menekankan pentingnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat CKG dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
APKESMI berharap dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan ketersediaan BMHP, dan penambahan tenaga kesehatan, pelaksanaan CKG dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
