BKD DIY Belum Berencana Terapkan WFA: Fokus Efisiensi Anggaran
Badan Kepegawaian Daerah DIY belum akan menerapkan sistem WFA bagi ASN, memilih fokus pada efisiensi anggaran seperti pengurangan perjalanan dinas dan penghematan energi.
Yogyakarta, 19 Februari 2024 - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan belum berencana menerapkan sistem bekerja dari mana saja (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Keputusan ini diambil meskipun Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengusulkan kebijakan serupa. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BKD DIY, Amin Purwani, dalam wawancara pada Rabu lalu di Yogyakarta.
Amin Purwani menjelaskan bahwa saat ini seluruh ASN di BKD DIY masih menjalankan aktivitas kerja secara normal dengan jam kerja reguler. Tidak ada perubahan signifikan dalam sistem kerja mereka. "Sampai dengan sekarang semuanya masih berjalan seperti biasa, normal. Semua aktivitas kita dan keperluan kita masih dalam kategori normal semua," ujar Amin.
Keputusan untuk tidak menerapkan WFA ini didasari oleh pertimbangan matang terkait efisiensi anggaran. BKD DIY memilih untuk memprioritaskan langkah-langkah efisiensi lain sebelum mempertimbangkan penerapan WFA.
Efisiensi Anggaran: Prioritas BKD DIY
BKD DIY saat ini tengah fokus pada efisiensi anggaran, terutama dalam pengurangan perjalanan dinas ASN hingga 50 persen. Perjalanan dinas yang dinilai tidak penting akan ditiadakan. Sementara itu, penyesuaian jam kerja dan sistem kerja ASN masih tetap berjalan seperti biasa. Amin menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di BKD DIY berbeda dengan kondisi di BKN Jakarta.
Amin menilai penerapan WFA di BKN Jakarta mungkin berkaitan dengan tingginya biaya operasional gedung perkantoran yang besar, termasuk biaya listrik, lift, dan penerangan. "Semuanya naik turun pakai lift. Nah, biaya lift itu kan juga tidak murah. Kemudian karena ruangannya banyak berarti lampu juga pasti banyak. Nah, mungkin efisiensi-efisiensi untuk itu yang kemudian dilakukan WFA," tuturnya. Kondisi ini berbeda dengan gedung kantor BKD DIY yang memiliki kebutuhan listrik lebih rendah.
Selain pengurangan perjalanan dinas, BKD DIY juga melakukan penghematan dalam penggunaan listrik dan air. Acara-acara seremonial yang tidak terlalu mendesak juga ditiadakan. Koordinasi dan rapat daring, yang telah diterapkan sejak pandemi COVID-19, juga menjadi bagian dari upaya efisiensi.
Kebijakan WFA BKN: Fleksibel dan Tidak Wajib
Meskipun BKN telah mengeluarkan kebijakan WFA, Amin menekankan bahwa kebijakan tersebut bersifat fleksibel dan tidak wajib diikuti oleh seluruh instansi pemerintah di daerah. BKD DIY akan terus mengevaluasi efektivitas efisiensi anggaran sebelum memutuskan untuk menerapkan kebijakan serupa.
"Kondisi setiap daerah kan berbeda-beda. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan saja, kalau memang itu (WFA) diperlukan ya nanti kita lakukan. Tapi sementara sampai dengan sekarang ini posisinya semuanya masih normal," tegas Amin. BKD DIY akan menunggu hasil efisiensi anggaran yang dikomandani pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. "Kami masih melihat hasil efisiensi seperti apa dan akan menyesuaikan jika memang diperlukan," tambahnya.
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Langkah Awal Efisiensi
Sebelumnya, BKN telah mengajak ASN untuk menerapkan WFA selama dua hari dalam seminggu, dengan tiga hari kerja di kantor (WFO), berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025. Kepala BKN, Zudan Arif, menyebut formula dua hari WFA dan tiga hari WFO sebagai langkah awal efisiensi anggaran untuk mengurangi biaya yang tidak perlu.
Namun, BKD DIY memilih untuk fokus pada langkah-langkah efisiensi lain yang dianggap lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di Yogyakarta. Keputusan ini menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Dengan demikian, untuk saat ini, ASN di lingkungan BKD DIY tetap menjalankan aktivitas kerja secara normal dan BKD DIY akan terus memantau perkembangan dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah efisiensi yang telah diterapkan.
