BKSDA Maluku Sita Tiga Opsetan Tanduk Rusa di Pelabuhan Ambon

Tiga opsetan tanduk rusa berhasil diamankan BKSDA Maluku di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, yang hendak diselundupkan ke Surabaya, dan pemiliknya dikenakan sanksi hukum sesuai UU No.5 Tahun 1990.

Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku menggagalkan penyelundupan tiga opsetan tanduk rusa di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Penemuan bermula dari pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray pada Sabtu, 22 Februari 2024. Barang bukti berupa tiga opsetan tanduk rusa ditemukan terbungkus dalam sebuah karton berwarna coklat. Kejadian ini melibatkan kerja sama petugas BKSDA Maluku, Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS), petugas X-ray Pelindo, dan pemilik barang.

Polisi Kehutanan (Polhut) BKSDA Maluku, Seto, menjelaskan kronologi penemuan tersebut. Pemeriksaan X-ray mendeteksi benda mencurigakan dalam karton tersebut. Setelah dibuka, petugas menemukan tiga opsetan tanduk rusa di dalamnya. Pemilik barang, yang enggan disebutkan namanya, mengaku menerima opsetan tanduk rusa tersebut sebagai cinderamata dari seorang teman dan berencana membawanya ke Surabaya melalui kapal KM Labobar.

Setelah diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemilik barang menyerahkan opsetan tanduk rusa tersebut kepada petugas BKSDA Maluku. Barang bukti kemudian diamankan di Pos Pelabuhan Yos Sudarso sebelum dibawa ke Kantor Balai KSDA dan selanjutnya diserahkan ke petugas perlindungan BKSDA di Kebun Cengkeh Ambon untuk proses lebih lanjut.

Penyelundupan Tanduk Rusa dan Ancaman Hukum

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat di pelabuhan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. BKSDA Maluku menegaskan bahwa perdagangan atau kepemilikan satwa liar yang dilindungi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang berat. Seto menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada demi menjaga kelestarian flora dan fauna Indonesia.

"Dengan adanya penangkapan ini, BKSDA Maluku kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi regulasi yang ada demi menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah perdagangan ilegal yang dapat merusak ekosistem," kata Seto.

Pihak BKSDA Maluku memberikan edukasi hukum kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-undang tersebut mengatur sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar dilindungi. Pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Lebih lanjut, BKSDA Maluku mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan melaporkan setiap aktivitas perdagangan ilegal satwa liar. Kerjasama antara masyarakat dan pihak berwenang sangat penting untuk mencegah kepunahan spesies langka dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Langkah-langkah BKSDA Maluku dalam Menangani Kasus

• Pemeriksaan rutin menggunakan mesin X-ray di Pelabuhan Yos Sudarso.
• Pengecekan dan pembukaan karton yang mencurigakan.
• Kerja sama dengan pihak terkait, termasuk Polsek KPYS dan petugas Pelindo.
• Penegakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
• Edukasi kepada pemilik barang mengenai peraturan yang berlaku.
• Pengamanan barang bukti dan penyerahan ke Kebun Cengkeh Ambon.

Kasus ini menjadi bukti nyata komitmen BKSDA Maluku dalam melindungi satwa liar di Indonesia. Dengan adanya tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perdagangan ilegal satwa liar dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian alam.