BNPT Pertahankan 'Zero Terrorist Attack' di Tengah Efisiensi Anggaran
BNPT berkomitmen mempertahankan capaian 'zero terrorist attack' meskipun harus melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya visi Astacita.
Jakarta, 17 Februari 2025 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan capaian "zero terrorist attack" atau nol serangan teroris selama dua tahun terakhir. Komitmen ini tetap dijalankan meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang signifikan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BNPT, Bangbang Surono, dalam Entry Meeting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Sentul, Bogor. Bangbang menekankan pentingnya mempertahankan situasi kondusif ini untuk mendukung terwujudnya visi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.
Efisiensi Anggaran dan Komitmen BNPT
Bangbang menjelaskan bahwa BNPT akan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut mengarahkan pemangkasan anggaran pemerintah di APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. BNPT menyatakan kepatuhannya terhadap kebijakan efisiensi ini, yang mencakup prioritas dan target efisiensi yang telah ditetapkan.
"Kami patuh pada Inpres, Inpres ini harus diterapkan secara utuh karena sudah mengatur apa saja yang harus diefisiensikan, apa saja yang diprioritaskan," tegas Bangbang. BNPT telah menyetujui rekonstruksi anggaran dengan efisiensi sebesar Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp428,56 miliar, atau sekitar 24,49 persen.
Evaluasi dan Pengawasan BPKP
Direktur Pengawasan bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP, Setia Pria Husada, menjelaskan tujuan evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini bertujuan memastikan kementerian/lembaga (K/L) menerapkan kebijakan efisiensi dengan tepat sasaran, sehingga output tetap tercapai. Selain itu, evaluasi juga menilai efektivitas pemotongan anggaran tahun 2025 dan memberikan rekomendasi untuk efisiensi lebih lanjut.
Instruksi Presiden dan Kebijakan Efisiensi
Inpres 1/2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, efisiensi anggaran K/L sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu diefisiensikan, dengan persentase bervariasi.
Menteri/pimpinan lembaga wajib menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Kegagalan melaporkan revisi akan berakibat pencatatan mandiri oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah
Terkait pemangkasan anggaran TKD, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Pemangkasan dilakukan pada enam instrumen, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa.
Dengan adanya komitmen BNPT dan pengawasan ketat dari BPKP, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan keamanan nasional dan keberhasilan program-program penting dalam mencegah aksi terorisme.
