BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal Senilai Rp31,7 Miliar, Didominasi Produk Impor

BPOM berhasil mengungkap 91 merek kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar yang sebagian besar merupakan produk impor dan beredar di media online, meningkat drastis dibandingkan tahun lalu.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan yang dilakukan pada 10-18 Februari 2025. Dalam operasi tersebut, BPOM menemukan 91 merek kosmetik ilegal, sejumlah 4.334 item, dan 205.133 produk dengan total nilai ekonomi lebih dari Rp31,7 miliar. Penemuan ini mencakup berbagai pelanggaran, termasuk penggunaan bahan terlarang, pelabelan yang tidak sesuai, tidak memiliki izin edar, dan kosmetik kedaluwarsa. Sebagian besar produk ilegal tersebut merupakan produk impor yang didistribusikan dan dipromosikan secara online.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam konferensi pers di Jakarta menjelaskan bahwa temuan ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. "Pada hasil intensifikasi ini BPOM menemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi serta distribusi kosmetik ilegal berjumlah 91 merek," kata Taruna. Ia menambahkan bahwa nilai ekonomi temuan kosmetik ilegal tahun ini meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan tahun 2024, yang hanya sekitar Rp3 miliar. Peningkatan ini dikaitkan dengan tren dan motif baru dalam pemasaran kosmetik melalui media sosial.

Strategi pengawasan BPOM difokuskan pada pemberantasan peredaran kosmetik ilegal di media sosial, mengingat banyaknya produk yang dipasarkan melalui platform online. BPOM juga berupaya memutus mata rantai pasokan kosmetik ilegal, mulai dari sumber hingga distribusi. "Salah satu bentuk strategi pemberantasan yang dilakukan BPOM yakni dengan melaksanakan intensifikasi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui media sosial. Jadi, karena ini dipasarkan di media sosial, kita awasi dengan sangat ketat," ujar Taruna.

Produk Impor Dominasi Peredaran Kosmetik Ilegal

Sebanyak 60 persen dari kosmetik ilegal yang ditemukan merupakan produk impor. Hal ini menunjukkan tingginya potensi masuknya produk kosmetik ilegal dari luar negeri. BPOM terus berupaya meningkatkan pengawasan di perbatasan dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mencegah masuknya produk-produk tersebut. Selain produk impor, ditemukan juga produk kontrak yang diedarkan dan dipromosikan secara online. BPOM menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam membeli produk kosmetik dan selalu memastikan produk tersebut memiliki izin edar resmi dari BPOM.

Rincian temuan kosmetik ilegal meliputi produk perawatan kulit atau skincare dengan etiket biru yang tidak sesuai ketentuan, produk tanpa izin edar, produk dengan cara penggunaan yang tidak sesuai, dan produk kedaluwarsa. Semua pelanggaran ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran kosmetik di Indonesia untuk melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya.

BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi intensifikasi pengawasan di media sosial, pemutusan mata rantai pasokan, dan analisis tren peredaran kosmetik ilegal. Dengan demikian, diharapkan dapat melindungi konsumen dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar.

Upaya BPOM dalam Memberantas Kosmetik Ilegal

BPOM telah menerapkan berbagai strategi untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal, termasuk intensifikasi pengawasan di media sosial dan pemutusan mata rantai pasokan. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM dalam melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya dan menjaga keamanan produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Peningkatan pengawasan dan penindakan ini juga bertujuan untuk mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar akibat peredaran kosmetik ilegal.

Meskipun menghadapi tantangan berupa tren dan motif baru dalam pemasaran kosmetik ilegal di media sosial, BPOM menyatakan akan terus bekerja keras dan meningkatkan efisiensi anggaran untuk memberantas peredaran kosmetik ilegal. "Jadi ada perpaduan antara tren dan motif baru. Nah, tapi untuk kita sebagai lembaga negara tidak perlu kalah dengan mereka, kita harus serius. Jadi dengan efisiensi anggaran, BPOM masih bekerja keras," tutur Taruna.

BPOM juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan selektif dalam memilih produk kosmetik. Pastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi dari BPOM dan perhatikan komposisi serta cara penggunaannya. Dengan kerja sama antara BPOM dan masyarakat, diharapkan peredaran kosmetik ilegal dapat ditekan dan konsumen terlindungi.

Temuan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengawasan dan penindakan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh BPOM diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam melindungi konsumen dan menjaga keamanan produk kosmetik di Indonesia.