Bulog Sulselbar Target Serap 580.000 Ton Beras di 2025: Tantangan dan Solusi
Bulog Sulselbar menargetkan serapan gabah dan beras hingga 580.000 ton di tahun 2025 untuk mendukung swasembada pangan nasional, namun terkendala harga, kapasitas gudang, dan penghentian program SPHP.
Makassar, 7 Februari 2025 - Perum Bulog Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) memasang target ambisius: menyerap 580.000 ton gabah dan beras petani pada tahun 2025. Target ini dimulai dari musim panen raya Januari-Maret 2025 dan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
Upaya Menuju Swasembada Pangan
Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar, Ahmad Kholisun, menjelaskan bahwa target ini sejalan dengan program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Dari total target nasional 3 juta ton, Sulselbar diharapkan berkontribusi sebesar 42 persen, mengingat potensi produksi padi di daerah ini mencapai 1,3 juta ton. "Karena tujuannya swasembada pangan, kita harus siap menjalankan tugas besar ini," tegas Ahmad.
Pencapaian target ini didukung oleh penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram, sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) nomor 14 tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian harga bagi petani.
Kendala dan Solusi
Namun, perjalanan menuju target 580.000 ton tidaklah mudah. Bulog Sulselbar menghadapi beberapa kendala signifikan. Pertama, permainan harga oleh oknum yang berusaha mengambil keuntungan dari program penyerapan gabah dan beras Bulog. Untuk mengatasi ini, Bulog berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan mitra lainnya, menerapkan sistem penyerapan gabah secara makro dan sistem giling kerja sama mitra.
Kedua, keterbatasan kapasitas gudang Bulog. Dari total kapasitas 480.000 ton di 41 lokasi, banyak gudang yang rusak atau tidak optimal. Saat ini, hanya sekitar 85.000 ton kapasitas gudang yang tersedia, meskipun kapasitas total mencapai 361.000 ton. Stok beras yang ada di gudang saat ini mencapai 246.000 ton. Untuk mengatasi hal ini, Bulog berupaya mencari gudang alternatif melalui sistem pinjam pakai atau sewa, serta meminta dukungan BUMN, BUMD, dan Pemprov Sulsel.
Ketiga, penghentian sementara program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) mulai 6 Februari 2024 di Sulselbar. Meskipun demikian, Bulog tetap berkomitmen mendukung ketersediaan pangan melalui pasokan minyak goreng dan beras komersil.
Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya untuk membantu Bulog mengatasi kendala kapasitas gudang. Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, menawarkan beberapa alternatif gudang penyimpanan, termasuk di Kawasan Industri Makassar dan Bulukumba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menambahkan bahwa rakor ini merupakan langkah awal untuk mengawal program ketahanan pangan dan menyamakan persepsi antar pihak terkait.
Dengan target yang tinggi dan tantangan yang ada, keberhasilan Bulog Sulselbar dalam menyerap gabah dan beras petani akan menjadi penentu penting dalam upaya pemerintah mencapai swasembada pangan di Indonesia. Kolaborasi dan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sangat krusial untuk memastikan tercapainya target tersebut.
