Dana BOSDA Rp3 Miliar Salurkan Pemkab Sorong untuk 137 Sekolah Dasar

Pemkab Sorong, Papua Barat Daya, telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebesar Rp3 miliar kepada 137 Sekolah Dasar, dengan rencana penyaluran serupa di tahun ini, namun terdapat ketimpangan distribusi yang sedang dikaji ulang.

Aimas, 15 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Papua Barat Daya, telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) senilai Rp3 miliar kepada 137 Sekolah Dasar (SD) di wilayah tersebut. Penyaluran dana BOSDA ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sorong. Sumber dana berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus), menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dana BOSDA dan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sorong

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Melkias Arobaya, menjelaskan bahwa dana BOSDA ini tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari Dana Otsus. Hal ini merupakan kebijakan strategis pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong. Beliau menambahkan bahwa penyaluran dana ini bertujuan untuk membantu operasional sekolah-sekolah dasar di wilayah tersebut.

Sebanyak 137 SD menerima bantuan BOSDA ini. Namun, terdapat pengecualian yaitu 12 SD di bawah binaan Kementerian Agama yang tidak termasuk dalam penerima bantuan ini. Sistem penyaluran dana BOSDA ini didasarkan pada jumlah siswa di setiap sekolah. Semakin banyak siswa, semakin besar pula dana BOSDA yang diterima.

Ketimpangan Distribusi Dana BOSDA

Sistem pembagian dana BOSDA berdasarkan jumlah siswa ini, menurut Arobaya, menimbulkan ketimpangan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil dan terisolir, yang seharusnya mendapatkan porsi lebih besar karena tantangan aksesibilitas, justru menerima dana yang lebih sedikit karena jumlah siswanya relatif lebih sedikit dibandingkan sekolah-sekolah di perkotaan. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemkab Sorong telah melakukan kajian bersama Universitas Nani Bili. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pembagian dana BOSDA dan mencari solusi yang lebih adil dan merata. Hasil kajian tersebut telah diserahkan kepada bagian keuangan Pemkab Sorong, dengan harapan akan ada perubahan sistem agar ketimpangan dapat diatasi.

Harapan Perubahan Sistem Distribusi

Melkias Arobaya berharap adanya perubahan sistem distribusi dana BOSDA. Ia menekankan pentingnya pemerataan bantuan agar semua sekolah, terutama di daerah terpencil, dapat memperoleh dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya perubahan sistem, diharapkan ketimpangan yang ada dapat diminimalisir dan semua sekolah dapat berkembang secara optimal.

Pemkab Sorong telah mengalokasikan anggaran yang sama untuk penyaluran dana BOSDA di tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Sorong. Dengan adanya evaluasi dan perubahan sistem distribusi yang diharapkan, diharapkan penyaluran dana BOSDA di masa mendatang akan lebih efektif dan berkeadilan bagi seluruh sekolah di Kabupaten Sorong, baik negeri maupun swasta.

Universitas Nani Bili, sebagai mitra dalam kajian ini, memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi yang objektif dan berbasis data. Kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan distribusi dana BOSDA.

Kesimpulan

Penyaluran dana BOSDA oleh Pemkab Sorong merupakan langkah positif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sorong. Namun, ketimpangan distribusi yang ada perlu segera diatasi. Kajian bersama Universitas Nani Bili diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan merata, sehingga semua sekolah, terutama di daerah terpencil, dapat memperoleh dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.