DPR Ingatkan Pemerintah: KUR Rp300 Triliun Harus Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Target!
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengingatkan pentingnya penyaluran KUR tepat sasaran, bukan hanya mengejar target Rp300 triliun, dan meminta pengukuran produktivitas serta sosialisasi aktif ke desa-desa.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun. Dalam rapat kerja bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Himbara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3), ia menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran, bukan hanya mengejar target nominal. Pernyataan ini muncul setelah realisasi penyaluran KUR hingga 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur, atau sekitar 14,9 persen dari target.
Chusnunia mempertanyakan efektivitas penyaluran KUR terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia juga menyoroti kurangnya pengukuran terhadap keberhasilan UMKM naik kelas setelah menerima KUR. "Kalau itu enggak pernah diukur, (KUR) dapat terus, pertanyaannya mengukur naik kelasnya bagaimana?" ujarnya, mengungkapkan kekhawatiran bahwa program KUR belum maksimal dalam mendorong peningkatan ekonomi UMKM.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinan atas data yang menunjukkan 59,1 persen UMKM belum mengakses KUR. Hal ini menunjukkan adanya kendala aksesibilitas yang perlu diatasi. Anggota DPR tersebut mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses skrining dan penyaluran KUR agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Perlu Pengukuran Produktivitas dan Sosialisasi Aktif
Chusnunia menekankan perlunya pengukuran yang jelas terkait produktivitas KUR. Ia meminta perbankan tidak hanya fokus pada pencapaian target penyaluran, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan produktivitas UMKM dan keberhasilan mereka naik kelas. "Jangan-jangan karena skrining dari perbankan yang penting target ini, ini soalnya nama baik, target harus tercapainya, skriningnya penggunaan untuk produktivitasnya, enggak diskrining dengan maksimal," tegasnya.
Selain itu, ia juga mengkritik sikap pasif perbankan dalam penyaluran KUR. Ia mendorong perbankan untuk lebih aktif turun ke desa-desa, khususnya di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi, untuk mensosialisasikan program KUR kepada UMKM. "Yang saya rangkum info dari pemberitaan, salah satu persoalan penyaluran KUR adalah perbankan cenderung pasif, yang penting tersalurkan habis," tambahnya.
Chusnunia berharap dengan adanya sosialisasi yang lebih gencar, UMKM di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses KUR dan meningkatkan usahanya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan UMKM untuk memastikan keberhasilan program KUR.
Realisasi KUR dan Kategorisasi
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam rapat tersebut menyampaikan realisasi penyaluran KUR hingga 16 Maret 2025 telah mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 58 persen atau Rp26,19 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Penyaluran KUR dibagi ke dalam lima kategori: KUR usaha super mikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).
Meskipun realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 14,9 persen dari target, Chusnunia tetap menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan agar program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi UMKM Indonesia. Ia berharap agar pemerintah dan perbankan dapat bekerja sama untuk memastikan KUR tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh dan strategi yang tepat, diharapkan program KUR dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian negara.
