DPR Sorot Perbaikan Keimigrasian: Tanggapi Tren #KaburAjaDulu dan WNA Ilegal
Komisi XIII DPR RI mendesak perbaikan sistem keimigrasian untuk mencegah WNA bekerja ilegal di Indonesia, menanggapi maraknya tren #KaburAjaDulu di media sosial.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti lemahnya pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA) yang bekerja ilegal di Indonesia. Sorotan ini muncul sebagai respons terhadap tren tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial, yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap peluang kerja yang diambil alih oleh WNA.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Andreas mengungkapkan kekhawatirannya. Ia menyatakan, "Saya kira salah satu hal yang harus kita perbaiki adalah di wilayah imigrasi. Jangan sampai kita kemudian memberikan ruang yang lebih besar untuk anak-anak muda kita untuk lari ke luar negeri, hanya karena mereka merasa di negaranya sendiri, kesempatan kerja itu makin sulit karena kita memberikan ruang yang lebih besar kepada orang lain datang untuk bekerja di sini."
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap WNA yang masuk ke Indonesia. Banyak WNA yang memanfaatkan visa wisata untuk bekerja secara ilegal, mengakibatkan persaingan tidak sehat dan mengurangi peluang kerja bagi warga negara Indonesia. Situasi ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di Bali, dengan WNA dari berbagai negara, termasuk China, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur, yang membuka usaha dan bekerja tanpa izin.
Pengawasan Keimigrasian yang Lebih Ketat
Andreas menekankan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperbaiki aturan dan pengawasan terhadap orang asing. Ia mempertanyakan bagaimana Imigrasi dapat mencegah WNA yang memanfaatkan visa turis atau visa on arrival untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. "Bagaimana Imigrasi bisa menghadang mereka atau bagaimana Imigrasi bisa memperbaiki kebijakan, sehingga orang-orang asing ini tidak begitu mudah datang menggunakan kesempatan visa turis, visa on arrival, untuk datang dan bekerja di sini," tegas Andreas.
Selain pengawasan di pusat kota, Andreas juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan di perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan yang beragam dan memiliki karakteristik unik membutuhkan strategi pengawasan yang spesifik dan terukur, bukan kebijakan umum yang kurang efektif. "Daerah ini kan sangat variatif, dengan tantangan yang berbeda, sementara kebijakan itu sifatnya masih sangat umum, dalam arti untuk peningkatan pengawasan, kemudian kontrol terhadap lalu lintas manusia," jelasnya.
Tantangan lain yang dihadapi adalah banyaknya pekerja Indonesia yang ilegal di luar negeri dan maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kedua isu ini saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Usulan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Orang Asing
Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Orang Asing. Usulan ini didasari oleh banyaknya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA, terutama bekerja ilegal dengan visa wisata. Muslim berpendapat bahwa pembentukan Panja ini penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
"Kita harus bentuk panja ini, Panja Pengawasan Orang Asing yang pernah kami lakukan dulu di Komisi III. Kalau ini tidak kita lakukan, banyak turis-turis asing yang melakukan pelanggaran," ujar Muslim.
Pembentukan Panja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian dan melindungi kepentingan pekerja Indonesia.
Kesimpulannya, perbaikan sistem keimigrasian menjadi sangat krusial untuk mengatasi masalah WNA yang bekerja ilegal di Indonesia. Peningkatan pengawasan, baik di pusat kota maupun di perbatasan, serta pembentukan Panja Pengawasan Orang Asing, diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dan melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia.
