DPRD Jabar Ingatkan Pemprov: Serap Aspirasi, Cegah Pelambatan Ekonomi!
Wakil Ketua DPRD Jabar ingatkan Pemprov Jabar untuk segera menyerap aspirasi buruh dan pengusaha agar ekonomi Jawa Barat tidak semakin melambat akibat banyaknya industri yang hengkang dan investor yang enggan berinvestasi.
Bandung, 30 April 2024 (ANTARA) - Menjelang Hari Buruh Internasional (May Day), Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah perlambatan ekonomi yang semakin terasa di Jawa Barat. Aspirasi tersebut harus mencakup pengusaha, investor, dan terutama para buruh yang terdampak langsung oleh kondisi ekonomi terkini.
Kondisi ekonomi Jawa Barat saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Banyaknya industri yang hengkang dan investor yang enggan berinvestasi telah membuat para buruh berada dalam situasi sulit. "Kondisi buruh saat ini tengah sekarat," ungkap Ono Surono, menggambarkan situasi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dan tepat dari Pemprov Jabar untuk mengatasi masalah ini.
Menurut Ono, Pemprov Jabar harus lebih proaktif dalam mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus lebih terbuka dalam menampung aspirasi kedua pihak, industri dan buruh. Harus dicari jalan tengah terbaik agar investor nyaman berinvestasi di Jawa Barat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan," tegas Ono saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu.
Mencari Solusi Pelambatan Ekonomi Jawa Barat
Pelambatan ekonomi di Jawa Barat, menurut Ono, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah banyaknya investor yang menarik investasi mereka atau memindahkan industrinya ke luar Jawa Barat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain upah yang dianggap terlalu tinggi dan gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) yang nakal. Akibatnya, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Kondisi ini diperparah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang turun dari 5 persen menjadi 4,95 persen. "Kita melihat kondisi ekonomi Jawa Barat yang kurang menggembirakan. Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan kita juga menyaksikan beberapa pabrik tutup, pengurangan tenaga kerja, dan sektor-sektor lain yang terdampak," jelas Ono.
Ono menekankan pentingnya Pemprov Jabar untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Potensi industri di Jawa Barat masih sangat besar, terutama di wilayah Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan potensi tersebut untuk menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja.
Strategi Pemprov Jabar dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi
Ono menyarankan agar Pemprov Jabar membuat program yang mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Jawa Barat. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah biaya produksi, termasuk Upah Minimum Kabupaten (UMK), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan hal-hal lain yang terkait dengan biaya operasional pabrik.
Ia juga menekankan pentingnya tripartit (pertemuan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh) untuk merumuskan solusi yang tepat. "Kita berharap tripartit ini benar-benar bisa dilakukan untuk memitigasi dan mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi di Jawa Barat," harap Ono.
Dengan kata lain, Pemprov Jabar perlu menyeimbangkan antara upaya menarik investasi dan menjaga kesejahteraan para buruh. Hal ini membutuhkan strategi yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ekonomi Jawa Barat sangat bergantung pada kemampuan Pemprov Jabar untuk merespon aspirasi semua pihak secara adil dan bijaksana.
Langkah-langkah konkrit dan terukur perlu segera diambil untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih parah dan menjaga stabilitas perekonomian Jawa Barat.
