DPRD Kota Mataram Desak Peningkatan Pengawasan Satgas TPPK di Sekolah
Komisi IV DPRD Kota Mataram mendesak Satgas TPPK meningkatkan pengawasan di sekolah-sekolah usai kasus dugaan pelecehan seksual di sebuah SDIT, menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian.
Mataram, 24 Februari 2024 - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak Satuan Tugas (Satgas) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) meningkatkan pengawasan di setiap sekolah. Desakan ini muncul setelah adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar di salah satu Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Kota Mataram.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Baiq Mirdiati, menyampaikan desakan tersebut usai melakukan dengar pendapat dengan pihak keluarga korban. Dengar pendapat tersebut dihadiri anggota Komisi IV, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Mataram, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. Pertemuan ini difokuskan pada penanganan kasus dan upaya pencegahan serupa di masa mendatang.
Keluarga korban telah lama menuntut peningkatan peran Satgas TPPK. Menanggapi hal ini, Baiq Mirdiati menekankan pentingnya peningkatan pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram, yang menaungi Satgas TPPK. Pihak Dinas Pendidikan melaporkan upaya peningkatan pengawasan melalui pemasangan kamera CCTV di sejumlah sekolah sebagai langkah preventif.
Peran Satgas TPPK dan Proses Hukum yang Berjalan
Meskipun pihak Dinas Pendidikan telah berupaya meningkatkan pengawasan dengan pemasangan CCTV di beberapa sekolah, DPRD Kota Mataram menekankan perlunya peningkatan peran Satgas TPPK secara lebih menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang dan memberikan rasa aman bagi para pelajar.
Terkait tuntutan pencabutan izin operasional SDIT yang bersangkutan, Baiq Mirdiati menjelaskan bahwa DPRD tidak dapat melakukan intervensi karena adanya aturan dan undang-undang yang mengatur hal tersebut. Komisi IV juga telah mengetahui bahwa kasus ini telah ditangani oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram.
DPRD Kota Mataram menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Informasi dari LPA Mataram menyebutkan bahwa proses hukum di kepolisian berjalan sesuai prosedur. Polresta Mataram telah menetapkan tersangka berinisial MFB berdasarkan laporan keluarga korban, dan pihak sekolah telah memberhentikan yang bersangkutan sebagai pegawai perpustakaan.
Tersangka dan Pasal yang Dikenakan
Tersangka MFB dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2022. Ini menunjukkan keseriusan penegak hukum dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak dan pengawasan yang ketat di lingkungan sekolah. Peran Satgas TPPK diharapkan semakin optimal dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Mataram.
Komisi IV DPRD Kota Mataram akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong peningkatan pengawasan di semua sekolah untuk memastikan keselamatan dan keamanan para pelajar.
