Formulir A Online Bawaslu: Reformasi Digital Sistem Pemilu?
Pengamat politik nilai Form A Online Bawaslu sebagai bagian reformasi digital kepemiluan, permudah pengawasan partisipatif dan transparansi data pemilih, namun perlu jaminan keamanan data.
Bawaslu meluncurkan Formulir Model A Pengawasan (Form A Online) untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB). Langkah ini dinilai oleh pengamat politik Universitas Brawijaya, Andhyka Muttaqin, sebagai bagian dari reformasi digital dalam sistem kepemiluan Indonesia. Peluncuran ini terjadi di Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa, 13 Mei 2024.
Menurut Andhyka, Form A Online menandai transformasi pengawasan pemilu. Sistem ini memungkinkan laporan dari masyarakat terkait data pemilih masuk langsung ke sistem terdokumentasi, memperbaiki tata kelola data dan meningkatkan transparansi. Ia menekankan bahwa inovasi ini memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
"Inisiatif membentuk Form A Online bisa dianggap sebagai bagian dari reformasi digital kepemiluan," ujar Andhyka. Ia menambahkan bahwa sistem online ini mempermudah pelaporan dugaan masalah di lapangan, memperkuat pengawasan partisipatif oleh masyarakat.
Peningkatan Transparansi dan Pencegahan Manipulasi Data
Andhyka menjelaskan bahwa Form A Online membantu Bawaslu mendeteksi pola kesalahan data pemilih, khususnya terkait wilayah. Sistem online, dengan jejak digitalnya, membuat manipulasi data lebih sulit dilakukan. Dengan demikian, potensi manipulasi data pemilih dapat ditekan.
"Jadi, bisa menurunkan potensi manipulasi data. Sistem online menciptakan jejak digital yang lebih sulit dimanipulasi," ucapnya.
Lebih lanjut, kemudahan akses dan pelaporan yang ditawarkan oleh sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi proses pemutakhiran data pemilih dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses tersebut.
Keamanan Data dan Integrasi Sistem
Meskipun memberikan dampak positif, Andhyka mengingatkan pentingnya Bawaslu memastikan keamanan data pemilih sebelum Form A Online diterapkan secara resmi. Ia menekankan perlunya mekanisme verifikasi pelapor dan laporan untuk mencegah penyebaran informasi hoaks atau manipulatif, serta mencegah kebocoran data.
"Harus dipastikan laporan masyarakat tidak disalahgunakan dan data tidak bocor. Verifikasi pelapor dan laporan, Bawaslu perlu menyiapkan mekanisme untuk memastikan laporan bukan hoaks atau manipulatif," katanya.
Selain itu, integrasi Form A Online dengan sistem KPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di setiap wilayah sangat penting agar laporan masyarakat dapat langsung dibandingkan dengan data resmi. Hal ini akan meningkatkan akurasi dan efisiensi proses verifikasi data.
Sosialisasi dan Pelatihan
Suksesnya implementasi Form A Online juga bergantung pada sosialisasi dan pelatihan yang memadai kepada petugas dan publik. Andhyka menekankan pentingnya memastikan sistem ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar digunakan secara aktif dan efektif.
"Pelatihan petugas dan sosialisasi publik sehingga sistem ini tidak hanya jadi formalitas, tetapi benar-benar secara aktif," tuturnya.
Dengan demikian, Form A Online berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen Bawaslu dalam menjaga keamanan data dan memastikan sosialisasi dan pelatihan yang efektif kepada seluruh pihak terkait.
