Jalan Rusak di Trenggalek Ditanggapi, Perbaikan Dilakukan Sebelum Lebaran 2025
Pemerintah Kabupaten Trenggalek memastikan perbaikan jalan rusak di jalur Ngetal-Munjungan sebelum Lebaran 2025, menanggapi aksi protes warga yang menanam pisang di jalan tersebut.

Warga Desa Wonoanti, Trenggalek, Jawa Timur, melakukan aksi protes unik terkait jalan rusak di jalur Ngetal-Munjungan. Mereka menanam pohon pisang di jalan berlubang sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Aksi ini ternyata mendapat respon cepat dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Janji Perbaikan Sebelum Lebaran 2025
Pemerintah Kabupaten Trenggalek, melalui Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Anjang Purwoko, menyatakan komitmen untuk memperbaiki jalan tersebut. Perbaikan darurat ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri 2025. "Perbaikan darurat akan segera kami lakukan dalam waktu dekat. Target, yaitu jalan berlubang bisa ditutup dan aman untuk dilalui sebelum Idul Fitri," ujar Anjang pada Selasa lalu.
Langkah cepat ini diambil sebagai respon langsung terhadap keluhan warga dan aksi protes penanaman pisang di jalan rusak tersebut. Pihak PUPR menyadari pentingnya akses jalan yang baik bagi masyarakat.
Kendala Anggaran dan Efisiensi
Namun, proses perbaikan jalan ini tidaklah mudah. PUPR Trenggalek menghadapi kendala pengurangan anggaran yang signifikan. Tahun ini, anggaran PUPR dipangkas lebih dari Rp53 miliar akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada beberapa proyek infrastruktur, termasuk perbaikan jalan di jalur Ngetal-Munjungan.
Awalnya, perbaikan jalan tersebut telah masuk dalam skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2024 dengan alokasi anggaran Rp28 miliar dari pemerintah pusat. Sayangnya, proyek ini dibatalkan karena kebijakan penghematan anggaran yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
"Proyek ini sebenarnya sudah diverifikasi dan disetujui dengan anggaran Rp28 miliar. Tender sudah dilaksanakan dan ada pemenangnya, tetapi akhirnya dihapus karena efisiensi anggaran," jelas Anjang. Situasi ini memaksa Pemkab Trenggalek untuk mencari solusi alternatif pendanaan.
Upaya Pemkab Trenggalek
Meskipun menghadapi kendala anggaran, Pemkab Trenggalek tetap berkomitmen untuk memperbaiki jalan tersebut. Mereka berencana mengalokasikan anggaran daerah untuk perbaikan jalan. Akan tetapi, kebijakan efisiensi kembali menjadi tantangan. Surat edaran bersama dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan menginstruksikan daerah untuk menahan sebagian anggaran.
Akibatnya, terjadi refocusing anggaran sebesar Rp53 miliar di Dinas PUPR Trenggalek. Beberapa program pembangunan infrastruktur terpaksa ditunda, termasuk beberapa proyek jalan lainnya. "Terdapat refocusing anggaran Rp53 miliar untuk Dinas PUPR sehingga beberapa program tertunda. Ini terjadi secara nasional, bukan hanya di Trenggalek," ungkap Anjang.
Komitmen Perbaikan Jalan
Meskipun menghadapi berbagai kendala, Anjang menegaskan komitmen Pemkab Trenggalek untuk menyelesaikan perbaikan jalan di Desa Wonoanti. Pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat proses perbaikan agar masyarakat dapat kembali menikmati akses jalan yang nyaman dan aman. Perbaikan jalan ini menjadi prioritas meskipun adanya pemangkasan anggaran yang cukup besar.
Kejadian ini menjadi sorotan penting terkait pentingnya infrastruktur jalan dan bagaimana pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran pusat tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan
Aksi protes warga Trenggalek dengan menanam pisang di jalan rusak telah berhasil menyuarakan aspirasi mereka. Pemerintah Kabupaten Trenggalek merespon dengan cepat dan berkomitmen untuk memperbaiki jalan tersebut sebelum Lebaran 2025, meskipun menghadapi kendala anggaran yang signifikan. Kejadian ini menjadi contoh bagaimana partisipasi warga dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.