Kedai Pangan TPID Karimun: Jaga Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Karimun melalui TPID hadirkan solusi ketersediaan bahan pokok masyarakat lewat Kedai Pangan yang tersebar di sejumlah pelabuhan, menekan inflasi dan menjamin kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakatnya menjelang Ramadhan. Salah satu upayanya adalah dengan mendirikan Kedai Pangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Karimun. Empat kedai pangan telah diresmikan, berlokasi strategis di pelabuhan-pelabuhan utama Karimun, yaitu Pelabuhan Sri Tanjung Gelam, Pelabuhan Tanjung Maqom Selat Belilah, dan Pelabuhan Sri Mandah Moro. Inisiatif ini diluncurkan awal Februari 2024 dan langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Kadispatan) Kabupaten Karimun, Sukriyanto Jaya Putra, menjelaskan bahwa kedai-kedai ini dikelola bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Keberadaan Kedai Pangan TPID ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka inflasi, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang baru tiba di Karimun melalui jalur laut. "Jadi lokasinya ada di pelabuhan, sehingga masyarakat yang ke Karimun bisa pulangnya bawa beras, dan bahan pokok lainnya," ujar Sukriyanto.
Langkah ini dinilai efektif karena memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadhan yang permintaannya cenderung meningkat.
Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok di Kedai Pangan TPID
Kedai Pangan TPID Karimun menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, minyak goreng, tepung, daging, hingga sayuran. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau, misalnya daging sapi dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat Karimun yang tengah menghadapi kenaikan harga beberapa komoditas menjelang Ramadhan.
Selain mendirikan Kedai Pangan, pemerintah Kabupaten Karimun juga melaksanakan operasi pasar selama satu bulan penuh, mulai tanggal 24 Februari hingga H-3 Lebaran. Operasi pasar ini menjadi upaya tambahan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan menstabilkan harga di pasaran.
Meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai besar (Rp67.000/kg) dan cabai rawit merah (Rp87.000/kg) akibat faktor cuaca di wilayah Karimun dan daerah sentra produksi seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Sukriyanto memastikan bahwa ketersediaan bahan pokok secara keseluruhan masih mencukupi hingga Ramadhan tiba. "Untuk beras saat ini tersedia 800 ton. Ketersediaan stok ini selalu dipantau oleh tim dari TPID Karimun," tegasnya.
Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan
Pemerintah Kabupaten Karimun menyadari potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan. Oleh karena itu, berbagai strategi telah disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Selain Kedai Pangan dan operasi pasar, pemantauan stok dan harga secara berkala juga dilakukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tetap stabil.
Dengan adanya inisiatif-inisiatif tersebut, diharapkan masyarakat Karimun dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah dan harga yang terjangkau, terutama selama bulan Ramadhan. Komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Langkah proaktif ini menunjukkan kesigapan pemerintah daerah dalam merespon dinamika pasar dan memastikan kesejahteraan masyarakatnya. Keberadaan Kedai Pangan TPID Karimun menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakatnya.
Keberhasilan program ini juga bergantung pada kerjasama antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat. Transparansi dan pengawasan yang ketat juga penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya.