KKP Bangkitkan Budi Daya Rumput Laut di Kepulauan Seribu: Ekonomi Masyarakat Terdongkrak
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya menghidupkan kembali budidaya rumput laut di Kepulauan Seribu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berupaya membangkitkan kembali budidaya rumput laut di Kepulauan Seribu. Upaya ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan. Inisiatif ini dijalankan di Pulau Kongsi, melibatkan masyarakat lokal dan memanfaatkan fasilitas SMART Fisheries Village (SFV).
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa program percontohan budidaya rumput laut di Pulau Kongsi ini bertujuan untuk pengembangan SDM dan mengenalkan kembali rumput laut sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Budidaya rumput laut sebelumnya pernah jaya di Kepulauan Seribu, namun mengalami penurunan akibat berbagai faktor, termasuk serangan penyakit ice-ice yang mengakibatkan kerugian bagi para pembudidaya.
Program ini juga merupakan bagian dari pengembangan SFV di Pulau Kongsi, yang dibangun oleh BPPSDM KKP melalui Balai Riset Perikanan Laut (BRPL). SFV dirancang sebagai sarana pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, sekaligus sebagai inkubator bisnis untuk startup di bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
Kebangkitan Budi Daya Rumput Laut di Kepulauan Seribu
Meskipun pariwisata menjadi andalan pendapatan di Kepulauan Seribu, terdapat perubahan zonasi yang membatasi area untuk budidaya rumput laut dan penangkapan ikan. Hal ini mendorong BRPL untuk menciptakan percontohan budidaya rumput laut di perairan Pulau Kongsi. Percontohan ini melibatkan Pokdakan Cottoni Jaya dari Pulau Pari, yang menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) untuk budidaya rumput laut, mulai dari pemilihan lokasi hingga pascapanen.
Kepala BRPL, Luthfi Assadad, menekankan pentingnya penerapan metode budidaya yang baik sesuai SNI, termasuk pemilihan lokasi, seleksi bibit, metode tanam, dan penanganan pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dengan begitu, diharapkan hasil produksi rumput laut dapat meningkat dan lebih menguntungkan bagi para pembudidaya.
Ketua Pokdakan Cottoni Jaya, Hanafi, melaporkan bahwa pada tahun 2024, kelompoknya telah memproduksi 8,8 ton rumput laut kering. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan yang diberikan oleh SFV Pulau Kongsi, yang sangat membantu meningkatkan hasil produksi. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi pergeseran tata guna lahan dan mata pencaharian.
Dukungan Pemerintah untuk Ekonomi Pesisir
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui kegiatan budidaya yang ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan program KKP di Kepulauan Seribu, yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan SDM dan keberlanjutan lingkungan.
Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan budidaya rumput laut di daerah lain. Dengan menggabungkan pengembangan SDM, penerapan teknologi tepat guna, dan dukungan pemerintah, diharapkan budidaya rumput laut dapat kembali menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Kepulauan Seribu, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Program ini juga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rumput laut, sehingga mampu bersaing di pasar dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang ingin mengembangkan budidaya rumput laut sebagai sumber ekonomi alternatif. Dengan demikian, program ini tidak hanya bermanfaat bagi Kepulauan Seribu, tetapi juga dapat diadopsi dan diterapkan di berbagai wilayah pesisir Indonesia.
Secara keseluruhan, program KKP ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Semoga program ini dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
