KKP Optimalkan Aset Properti untuk Tingkatkan PNBP dan Kesejahteraan Nelayan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan aset properti investasinya di Sulawesi Selatan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kesejahteraan masyarakat melalui program Smart Fisheries Village (SFV).
Jakarta, 6 Februari 2024 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) terus berupaya mengoptimalkan aset properti investasinya. Langkah ini bertujuan ganda: meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para nelayan.
Salah satu contoh nyata optimalisasi aset ini terlihat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Sulawesi Selatan. Kepala BPPSDMKP KKP, I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa pengelolaan aset ini berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara, memberdayakan masyarakat sekitar, dan mendukung program Smart Fisheries Village (SFV) yang berkelanjutan dan berbasis digital.
Optimalisasi Aset dan Program Smart Fisheries Village (SFV)
Menurut Nyoman, optimalisasi aset properti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perikanan budidaya yang inovatif dan bernilai ekonomi tinggi. Hal ini sejalan dengan visi KKP untuk memberdayakan masyarakat pesisir.
BRPBAP3 Maros mengelola tiga aset properti investasi utama: tanah sawah irigasi, tanah tambak silvofishery, dan tambak beton. Ketiga aset ini tersebar di tiga wilayah berbeda di Maros dan dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Semua aset ini dikelola dalam program Smart Fisheries Village (SFV) untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan perikanan budidaya.
Rincian Hasil Optimalisasi Aset di Maros
Kepala BRPBAP3 Maros, Indra Jaya Asad, memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemanfaatan aset tersebut. Di Instalasi Mina Padi, tanah sawah irigasi seluas 18,6 hektare (dari total 22,2 hektare) dikelola oleh tiga kelompok masyarakat: Mina Padi Raya, Mina Padi Alam, dan Mina Padi Bersama. Kelompok ini beranggotakan 55 orang dan berhasil melampaui target produksi gabah pada tahun 2024, mencapai 34.850 kg (melebihi target 15.000 kg).
Di sektor perikanan, Instalasi Mina Padi juga berhasil melampaui target produksi nila, baik untuk pendederan maupun pembesaran. Instalasi silvofishery SFV Wanamina Marana juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, dengan pengelolaan lahan seluas 34,2 hektare (dari total 44,52 hektare) oleh dua kelompok masyarakat. Produksi gabah, ikan nila, dan rumput laut berhasil dihasilkan melebihi target awal.
Instalasi tambak SFV Budidaya Udang Takalar, yang dikelola oleh Pokdakan Akuakultur Makmur Jaya, juga mencatatkan produksi udang vanname yang signifikan, meskipun belum mencapai target produksi. Penggunaan sistem budidaya yang beragam, mulai dari skala rumah tangga hingga super-intensif, menunjukkan potensi peningkatan produksi yang besar.
Kontribusi terhadap PNBP dan Keberlanjutan Sektor Perikanan
Pemanfaatan aset properti investasi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2024, mencapai total Rp950.832.800. Pendapatan ini berasal dari ketiga instalasi yang dikelola, menunjukkan bahwa optimalisasi aset negara dapat menjadi sumber pendapatan strategis untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan sektor perikanan budidaya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menegaskan bahwa optimalisasi aset properti investasi merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik dan melibatkan masyarakat, aset-aset ini tidak hanya menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
