KLH Utamakan Pembinaan untuk 16 Perusahaan Berstatus Hitam PROPER 2023-2024
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) mengedepankan pembinaan terhadap 16 perusahaan yang berstatus hitam dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2023-2024, sebelum menjatuhkan sanksi hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) tengah fokus membina 16 perusahaan yang memperoleh status hitam dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) tahun 2023-2024. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta pada Senin lalu. Pembinaan ini menjadi langkah utama KLH sebelum mempertimbangkan sanksi hukum bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong perbaikan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan yang dinilai kurang baik.
Penilaian PROPER 2023-2024 melibatkan total 4.495 perusahaan. Hasilnya beragam, dengan 85 perusahaan meraih status emas, 227 perusahaan berstatus hijau, 2.649 perusahaan berstatus biru, dan 1.313 perusahaan berstatus merah. Selain itu, terdapat 164 perusahaan yang ditangguhkan karena proses penegakan hukum, serta 41 perusahaan yang tidak beroperasi. Status hitam, yang diterima oleh 16 perusahaan, menandakan kinerja lingkungan yang sangat buruk.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang berstatus merah dan hitam akan dikenai sanksi administratif oleh pemerintah. Namun, KLH lebih memprioritaskan pembinaan sebagai langkah awal. "Pendekatan pembinaan harus dikedepankan, dan jalur hukum merupakan pilihan terakhir," tegas Menteri Hanif. Beliau menekankan bahwa hukuman tidak perlu jika pembinaan dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Jika pembinaan diabaikan, perusahaan berisiko menghadapi sanksi hukum pidana.
Pembinaan Intensif dan Pengawasan Ketat
Program pembinaan yang diterapkan KLH berlangsung selama tiga bulan, dengan pengawasan yang lebih intensif. KLH mendorong peserta PROPER untuk melakukan upaya mitigasi, mengukur, dan melaporkan kinerja pengelolaan lingkungan secara mandiri. Aspek yang diperhatikan meliputi efisiensi energi, penurunan emisi, penghematan air, pemanfaatan limbah B3 dan non-B3, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan komitmen KLH untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Menteri Hanif juga menyampaikan apresiasinya kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil meraih status emas PROPER. Beliau menilai pencapaian tersebut tidak mudah, karena membutuhkan harmonisasi antara kegiatan bisnis dan upaya pelestarian lingkungan. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja lingkungannya.
KLH berharap agar penghargaan PROPER dapat menjadi tren positif yang mendorong korporasi untuk berkomitmen lebih kuat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pembinaan yang intensif dan pengawasan yang ketat, diharapkan perusahaan-perusahaan yang berstatus hitam dapat memperbaiki kinerjanya dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik.
Detail Perusahaan Berstatus Hitam
Meskipun nama-nama perusahaan yang berstatus hitam tidak diungkapkan secara rinci dalam rilis tersebut, KLH memastikan akan memberikan pembinaan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat. Informasi lebih lanjut mengenai identitas perusahaan dan detail pembinaan akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak KLH.
KLH berkomitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mendorong praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan pembinaan yang diprioritaskan ini menunjukkan komitmen KLH untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang konstruktif dan kolaboratif.
Dengan adanya program pembinaan yang intensif ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam pengelolaan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Status PROPER yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan ini menjadi tolok ukur penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. KLH berharap agar ke depannya, semakin banyak perusahaan yang memperoleh status emas dan hijau, yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan.