Kolaborasi Kuat Antar SDGs, HAM, dan Demokrasi: Kunci Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya kolaborasi antara SDGs, HAM, dan demokrasi untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyerukan kolaborasi kuat antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi. Hal ini disampaikannya sebagai kunci untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu lalu, dalam sebuah acara kolaborasi APHR-MPR RI.

Lestari menekankan tanggung jawab moral para politisi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu. Ia menyatakan, "Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif para pemimpin dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Lestari menjelaskan bahwa MPR RI telah membentuk Kaukus Nasional SDGs pada November 2024. Kaukus ini dibentuk sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang selaras dengan prinsip demokrasi, keberlanjutan, dan HAM. Pembentukan kaukus ini menunjukkan komitmen nyata MPR RI dalam mendorong terwujudnya SDGs di Indonesia.

Memahami SDGs dan Tantangan Pembangunan

Lestari mengungkapkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap SDGs. Banyak yang hanya mengetahui singkatan dan 17 tujuan SDGs secara umum, namun belum memahami tujuan spesifik dari setiap programnya. Kesenjangan pemahaman ini menjadi tantangan dalam implementasi SDGs di lapangan.

Salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan adalah keengganan berbagai pihak untuk memetakan permasalahan yang ada dan memahami penerapan HAM dalam proses pembangunan. Hal ini menyebabkan pembangunan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Lestari mendorong kolaborasi aktif dari semua pihak terkait. Ia berharap kolaborasi ini konsisten dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan SDGs, HAM, dan demokrasi secara efektif dan berkelanjutan.

Peran Aktif Setiap Individu

Lestari juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam pembangunan. Setiap warga negara harus berkontribusi agar pembangunan yang dilakukan dapat memenuhi hak-hak dasar seluruh warga negara. Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan implementasi SDGs.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan sektor swasta, diharapkan pembangunan Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip SDGs, HAM, dan demokrasi. Hal ini akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak pada rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulannya, upaya mewujudkan SDGs, HAM, dan demokrasi membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.