Koperasi Kelurahan Batam: Solusi Akses Komoditas dan Pendorong Ekonomi Lokal
Kemenkop UKM mendorong koperasi kelurahan di Batam untuk memudahkan akses komoditas harian warga pulau dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berupaya mendekatkan akses komoditas harian bagi masyarakat di Batam, Kepulauan Riau. Upaya ini dilakukan dengan mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh kelurahan di Batam. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan geografis Batam yang terdiri dari 64 kelurahan yang tersebar di 362 pulau.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop UKM, Panel Barus, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan di Batam berbeda dengan daerah lain. Karakteristik kepulauan Batam membutuhkan solusi yang efektif untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok sehari-hari. Beliau menyatakan, "Di Batam, koperasi kelurahan diarahkan agar masyarakat lebih mudah mengakses kebutuhan pokok sehari-hari. Koperasi bisa jadi solusi agar barang lebih dekat dan lebih murah."
Selain mendekatkan akses komoditas, Kemenkop UKM juga melihat potensi besar koperasi untuk mengembangkan ekonomi lokal Batam. Batam tidak hanya sebagai kota konsumen, tetapi juga sebagai kota produsen. Banyak warga di pulau-pulau sekitar yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan produsen sayuran. Koperasi diharapkan dapat mengonsolidasikan produk-produk lokal ini dan memasarkannya secara efisien.
Potensi Koperasi di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Potensi pengembangan koperasi di Batam tidak hanya terbatas pada distribusi komoditas. Panel Barus juga melihat peluang besar di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Koperasi dapat berperan dalam pengelolaan berbagai usaha, seperti laundry, hotel, kuliner, logistik, dan rental kendaraan. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan koperasi, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Kemenkop UKM menekankan pentingnya musyawarah dalam pemilihan pengurus koperasi agar pengelolaannya transparan dan akuntabel. Hal ini akan mencegah dominasi segelintir orang dan memastikan manfaat koperasi dirasakan oleh seluruh anggota.
Tantangan utama dalam pengembangan koperasi di Batam adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi koperasi di luar simpan pinjam. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman yang benar tentang koperasi.
Target dan Skema Pembiayaan
Kemenkop UKM menargetkan seluruh 64 kelurahan di Batam untuk membentuk koperasi kelurahan secara kelembagaan pada Juli 2025. Untuk mendukung pembentukan dan operasional koperasi, pemerintah telah menyiapkan skema permodalan yang akan difasilitasi oleh Himbara (bank-bank milik negara).
Panel Barus memastikan bahwa skema pembiayaan ini berupa pinjaman, bukan hibah. Pinjaman tersebut harus dikembalikan, namun skema yang dirancang akan dibuat ringan agar koperasi dapat berkembang dengan optimal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan usaha koperasi di Batam.
Secara keseluruhan, inisiatif Kemenkop UKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam melalui akses yang lebih mudah terhadap komoditas, pengembangan ekonomi lokal, dan peluang usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan adanya koperasi ini diharapkan dapat membantu warga pulau untuk lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, koperasi juga akan membantu mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
